PALEMBANG – Menanggapi serta menjawab keterangan pers dilakukan pihak Eddy Zakaria, Direktur Utama PT Triditas Property Persada (Pengembang The Basilica) Herman, didampingi kuasa hukumnya Artur Panjaitan SH menegaskan, sertifikat tanah di Jalan Brigjend Hasan Kasim, Palembang, milik The Basilica yang diduga palsu tidak benar, melainkan asli.
“Sama sekali tidak benar, karena kami sudah berulang-ulang kali melakukan pengecekan di BPN, dan dinyatakan oleh pihak BPN Kota Palembang selaku lembaga menerbitkan sertifikat tersebut, sertifikat kami sah dan tidak bermasalah,” tegasnya kemarin (13/7).
Ditegaskannya, lahan yang tengah dibangun Apartemen The Basilica sudah dikuasai sejak 2004. Dimana, pihaknya sudah melakukan pengukuran, penimbunan dan pembangunan ruko bozpark dikawasan itu. “Baru ada yang mengklaim tanah mereka, setelah kami melaksanakan pembangunan apartemen,” jelasnya.
“Perlu diketahui tidak ada lahan The Basilica yang tumpang tindih. Bahkan dari pihak BPN menyebutkan, lahan Basilica tidak di lahan Eddy Zakaria. Dan bahkan sertifikat Eddy Zakaria adalah sertifikat yang mencari tanah,” terangnya.
Masih kata Herman, menyikapi keterangan pers pihak Eddy Zakaria, meminta The Basilica untuk tidak lagi melakukan kegiatan, baik itu pemasaran dengan cara pasang iklan di media cetak, elektronik, tindakan pihak Eddy Zakaria sangat tendensius dan memecah kepada pembentukan opini publik yang dapat merugikan pihak The Basilica. “Itu tidak beralasan, padahal sampai sekarang belum ada penetapan tersangka,” terangnya.
Mengenai tiang pancang, sampai saat ini kami terus melakukan dan sudah memasuki tahap penyelesaian. Masyarakat dan konsumen The Basilica diharap untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita negatif, karena The Basilica bertanggungjawab penyelesaian pembangunan aparteman, dan melakukan serah terima pembangunan apartemen sesuai dengan waktu yang dijanjikan. “Itu ada surat perjanjian dan akan dilakukan serah terima ke pihak pembeli,” ungkapnya.
Benar sebelumnya sudah pernah melakukan mediasi terhadap kasus tersebut. Herman menambahkan, justru mereka yang menawarkan mediasi untuk menawarkan harga tinggi, yakni 4 kali lipat dari harga pasaran tanah atau bahkan 15 kali lipat dari NJOP tanah tersebut. “Padahal tanah tersebut mereka dapatkan dengan harga Rp 150 juta atau Rp 11.500/m2. Kami diminta untuk membayar Rp 2 juta/m2,” bebernya.
Kuasa hukum The Basilica Artur Panjaitan 10 April 20-15 pukul 16.00 WIB, penyidik Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel, menyita sertifikat lahan, dan memasang garis polisi di lahan The Basilica, sebagai tindak lanjut dugaan penyerobotan tanah. Pihaknya sudah melaporkan tindakan itu ke Irwasum Mabes Polri.
“Police line, dari pertama kita keberatan, tiba ada police line, kita membuat surat 29 April 2015, kami dapat surat 9 Juli dari penyidik Polda untuk melepaskan police line. Hanya tinggal koordinasi. Juni 2015 anggota Irwasum langsung cek ke lapangan,” terang Artur.
Ditambahkan Artur, sampai saat ini kami menghormati proses hukum yang sudah berjalan di Polda Sumsel, dan pihaknya mendorong penyidik agar dapat segera mengungkap kasus ini. “Sehingga nantinya hasil akhir di pengadilan nanti terungkap semua,” tutup Artur seraya mengatakan jika dikatakan pembohongan publik, perijinan semua lengkap dan sertifikat ada dan asli tidak tumpang tindih.
Sedangkan sebelumnya, Kuasa hukum Eddy Zakaria, Advokat Fernandy Rusdi SH mengatakan, ada temuan beberapa sertifikat dan dua diantaranya sertifikat tanah di Jalan Brigjend Hasan Kasim, Palembang, yang diduga Palsu. “Ya, hasil dari uji labfor Mabes Polri, ada 2 sertifikat diduga palsu dan satu diantaranya tidak terdaftar,” kata Fernandy ditemui wartawan Sabtu (11/7).
Masih, kata Fernandy, pihaknya meminta The Basilica untuk tidak lagi melakukan kegiatan, baik itu pemasaran dengan cara pasang iklan di media cetak, elektronik. Hal tersebut sangat merugikan klien kami dan menyesatkan masyarakat umum, yang tidak mengetahui dan memahami persoalan hukum atas tanah tersebut. “Hal ini untuk mencegah tuntutan hukum di kemudian hari, baik pidana dan perdata. Begitu juga masyarakat yang sudah ingin membeli unit,” ujarnya.
Ketika disinggung apakah sebelumnya sudah pernah melakukan mediasi terhadap kasus tersebut? Sebelumnya sempat dilakukan mediasi atas permintaan pihak Basilica. Dirinya menganggap tidak ada niat penyelesaian dan sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan. “Sudah 3 kali, sampai sekarang belum ada hasil yang baik. Kami tidak kaku, masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” tutupnya.
Untuk diketahui, 10 April 20-15 pukul 16.00 WIB, penyidik Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel, menyita sertifikat lahan, dan memasang garis polisi di lahan The Basilica, sebagai tindak lanjut dugaan penyerobotan tanah, dan kini kasusnya sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik inisial MR.
MR mengklaim alas hak sertifikat tanah seluas 13.000 meter alias 1,3 hektar itu miliknya, dan dijual dengan pihak The Basilica sejak 2002 lalu. Namun, korban atau pelapor Eddy Zakaria, melaporkan MR, karena dirinya mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut, dengan dasar sertifikat tanah tahun 1973. Laporan Zakaria sendiri sudah sejak 2011 lalu. (day/ikl)