Rivai, Palembang Pos.-

Komisi VIII DPR RI meminta madrasah di daerah melaksanakan Ujian Nasional (UN) dengan jujur. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih mendengar kalau pelaksanaan UN berjalan curang karena ada guru yang menjadi joki. Ketua Komisi VII DPR RI, Ida Fauziah mengatakan, kedatangan komisi VIII DPR RI ke Kanwil Kemenag Sumsel adalah untuk mengetahui persiapan UN. Pasalnya, tidak ada satupun sekolah yang menginginkan siswa tidak lulus.
“Saat ini masih terdapat kesenjangan antar daerah misalnya wilayah barat dan timur dalam penyelenggaraan pendidikan. Kesenjangan itu terkait mutu guru, sarana dan prasarana. Sehingga perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya dalam rapat pertemuan kunjungan kerja (kunker) komisi VII DPR RI di aula Kanwil Kemenag Sumsel, Rabu (4/4).
Ida menerangkan, Pemda Sumsel merupakan salah satu provinsi yang peduli dengan dunia pendidikan, baik dari segi peningkatan mutu guru serta sarana dan prasarana.
Oleh karena itu lanjut Ida, pihaknya menginginkan agara UN dilaksanakan dengan jujur. “Jangan sampai pelaksanaan UN ada joki yang melibatkan oknum guru. Karena sampai saat ini saya masih mendengar kalau pelaksanaan UN berjalan curang. Hanya saja, tidak ada bukti yang kuat untuk menindaklanjuti kecurangan tersebut,” beber ida.
Sementara itu, anggota komisi VIII DPR RI, Hazrul Azwar mengungkapkan, prestasi UN 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan 2010, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Namun peningkatan prestasi UN harus dilakuakn dengan jujur.
“Hasil UN madrasah fokusnya pada kelulusan. Tapi jangan sampai melakukan hal curang seperti mencotek atau bahkan menggunakan joki dari guru. Kalau ada yang mengajari siswa mengerjakan UN. Ini adalah prilaku curang,” katanya.
Lebih lanjut Hasrul menuturkan, melalui UN madrasah harus menunjukkan, kalau madrasah tidak kalah kualitasnya jika dibandingkan dengan sekolah umum. “Tingkatkan kualitas siswa. Jangan ajari anak berbuat curang,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kanwil kemenag Sumsel, H Najib Haitami mengatakan, siswa madrasah yang mengikuti UN yakni Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) sebanyak 2.334 siswa, Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) sebanyak 7.693 siswa, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN ) sebanyak 4.417 siswa, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS ) 12.095 siswa, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebanyak 3.001 siswa dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak 5.443 siswa.
“Untuk menghadapi UN, kita sudah memberikan kebijakan siswa kelas akhir harus mengikuti jam pelajaran tambahan sejak 6 bulan terakhir,” katanya.
Najib menjelaskan, soal UN dikirim dari pusat ke diknas, kemudian ke subrayon selanjutnya dikirim ke madrasah. “Selama proses pengiriman dan disimpan di sekolah, soal dijaga oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan tidak terjadi kecurangan baik dari pihak sekolah,” tukasnya. (ati/cr03)