Palembang - Meskipun biaya umroh harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, namun tidak menyurutkan niat umat Islam untuk berangkat. Bahkan, antrean untuk berangkat umroh pun dari bulan ke bulan semakin panjang. Terlebih di kota Metropolis. Tapi, sebagian orang, harapannya untuk berangkat ke tanah suci Mekah kandas.
Penyelenggara paket umroh, Travel KBIH CHN yang beralamat Jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Km 3,5, Palembang, yang notabene bekerjasama dengan Divisi Program Khusus PT Al Fath Tours dan Travel Jakarta ini, diduga telah melakukan penipuan. Sedikitnya mencapai 300 orang jamaah asal Sumsel, batal diberangkatkan oleh penyelenggara dalam hal ini KBIH CHN. Sementara uang lebih kurang Rp 4,5 miliar milik jamaah diduga dibawa kabur pimpinan KBIH CHN, Farhan. Mirisnya lagi, 300 jamaah tersebut sampai saat ini belum jelas nasibnya.
Modus-modus penipuan tak jauh berbeda dengan penipuan modus undian berhadiah, laiknya mafia dan terkoordinir. Para jamaah dimintai sejumlah uang dengan dijanjikan akan diberangkatkan serta mendapat kemudahan dan potongan harga dari harga sebenarnya.
Adapun ongkos keberangkatan bervariasi. Artinya, untuk jamaah yang berjumlah empat orang dalam satu keluarga, untuk satu kamar membayar Rp 14,5 juta. Sedangkan, untuk tiga orang membayar Rp 15 juta dan dua orang sekamar membayar Rp 15,5 juta dan mereka mendapatakan potongan Rp 1,5 juta. Sementara uang pendaftaran sebesar Rp 10 juta dan harus dilunasi satu bulan sebelum keberangkatan. Untuk pembuatan paspor ditanggung sendiri oleh calon jamaah Umroh.
Hasil manis juga tentunya dinikmati oleh pebisnis jasa tour travel yang menjajakan paket umroh, salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Pelaksanaannya hampir mirip dengan ibadah haji, yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah.
Keuntungan pebisnis sebenarnya sekitar Rp 1,25 juta perjamaah. Selain itu mendapat komisi pelunasan jamaah umroh sebesar US$ 50-100, tergantung paket yang diambil Jamaah. Royalti dapat mencapai 50 persen dari keuntungan di atas, yang dihitung berdasarkan prestasi pemasaran. Sedangkan untuk pendaftaran pendirian kantor perwakilan pebisnis, hanya Rp 2,8 Juta, DP pendirian kantor hanya Rp 5 juta, pelunasan dapat dilakukan 1 bulan setelah DP dibayarkan.
Menyikapi hal tersebut Advokat Ghandi Arius SH MH, penasehat hukum 300 jamaah umroh yang sebelumnya melaporkan kejadian itu ke SPKT Siaga Ops Polda Sumsel beberapa hari lalu mengatakan, pihaknya sudah melaporkan dua pimpinan yaitu Farhan dan Sigit.
“Harapan kami, setelah melaporkan kejadian ini, pihak kepolisian agar dengan cepat menindaklanjuti laporan itu. Dengan melakukan pencegahan pelaku kabur ke luar negeri,” harap Ghandi saat dihubungi melalui ponselnya kemarin.
Selain itu, ia juga mengharapkan kepada pihak kepolisian, untuk secepatnya melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Farhan dan juga melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki oleh Farhan.
“Dengan adanya pemblokiran dan pengamanan itu paling tidak sedikit memberikan jaminan bagi para jamaah umroh yang batal berangkat,” jelas Ghandi.
Ghandi juga mengimbau kepada pelaku untuk selalu memonitor media cetak yang mengekspos kejadian ini. Agar pelaku tahu dan dapat berkoordinasi dengan pihaknya untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kejadian ini menyangkut orang banyak. “Paling tidak dia mengetahui,” ujar Ghandi.
Ke depan harapannya kepada instansi terkait untuk dapat lebih selektif lagi terkait adanya pendirian-pendirian jasa tour seperti ini, supaya hal serupa tidak terulang lagi. Serta instansi terkait melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan terhadap agen-agen yang ilegal maupun legal. “Dari pantauan kami, KBIH CHN tersebut tidak memiliki surat izin resmi dari instansi terkait,” tandasnya.
Pjs Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Djarot Padakova, membenarkan pihaknya telah menerima laporan itu. “Dan laporan tentunya menjadi bahan penyelidikan kita guna melakukan tindaklanjuti dari laporan itu, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna memerkuat laporan,” jelas Djarot. (cr04)