Sumsel - Selain menyerap aspirasi masyarakat, pada reses tahap III tahun 2015 ini, anggota DPRD Sumsel asal daerah pemilihan VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagaralam, juga menyampaikan sejumlah program yang telah berhasil diperjuangkan. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana air bersih di kabupaten Lahat.
Demikian dikatakan Koordinator dapil VII, Nopran Marjani, usai melakukan reses bersama anggota dewan lainnya yakni H Joncik Muhammad, S.Si, SH, MM, Ir Holda, MSi, Yulius Maulana, Ir Herpanto, MSi, Nanto, SE, Ak, Didi Efriadi, SH, dan Ridwan,SE.
Menurut Nopran, pada reses kali ini, pihaknya lebih focus untuk menyampaikan program usulan yang telah berhasil diperjuangkan, baik pada APBD tahun 2015 maupun APBD 2016 mendatang. “Untuk tahun ini ada banyak aspirasi yang berhasil kita perjuangkan diantaranya, pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2015 dan pembangunan sarana air bersih untuk Kecamatan Lahat yang dananya dianggarkan dalam APBD 2016. Saya harap semua ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nopran.
Selain itu, lanjutnya, dapil VII juga berhasil memperjuangkan usulan warga Pagar Jati, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Lahat yang minta dibangunkan jalan dari jembatan menuju SMK setempat. “Di Lahat juga akan dibangun SMP terpadu dengan fasilitas yang lengkap,” katanya.
Sementara itu di Kecamatan Kota Agung, rombongan Dapil VII menyempatkan diri meninjau pembangkit listrik tenaga uap. “Di sini kita menyoroti masalah dampak lingkungannya, dan manfaat perusahaan bagi masyarakat sekitar. Karena saat ini perusahaan tersebut belum berproduksi, maka manfaatnya bagi masyarakat masih belum terasa,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Dapil VII, Holda MSi mengatakan, selain menyampaikan aspirasi yang telah berhasil diperjuangkan, pada reses tahap III ini masih banyak aspirasi yang diserap diantaranya masalah sarana air bersih, infrastuktur jalan, alat alat pertanian, irigasi, dan pencetakan sawah baru. Warga juga minta agar bantuan bencana seperti kebakaran, bukan hanya dari kabupaten/kota tetapi juga dari Pemprov Sumsel. Hal lain yang dipersoalkan warga adalah masalah angkutan batubara yang sering menimbulkan lakalantas.
Menurut Holda, keinginan masyarakat mengenai infrastruktur jalan cukup beralasan, karena jalan bagus dapat memudahkan warga mengangkut hasil produksi dan biayanyapun lebih murah. Untuk masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api (TAA), warga minta agar orang Sumsel lebih diutamakan untuk disemua lini, terutama tenaga kerja.
Semua aspirasi yang disampaikan itu, menurut Holda, akan menjadi pokok pikiran di DPRD Sumsel dan akan diteruskan ke instansi terkait seperti Bappeda. “Dan hal ini sesuai juga dengan sumpah jabatan menjadi anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegas Politisi partai Demokrat ini. (del/adv)
No Responses