Pemerintah Harus Beri Solusi
JELANG pesta olahraga bangsa-bangsa Asia atau Asian Games 2018 yang tinggal hitungan hari, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan persiapan serius. Tujuannya, tak lain untuk menunjang suksesnya perhelatan Asian Games yang pembukaannya, Sabtu (18/08/18) mendatang.
Selain itu, kenyamanan, keindahan, dan ketertiban kota Palembang tetap terjaga. Dikarenakan Palembang akan didatangi oleh ribuan atlet, ofisial, maupun turis. Perhelatan Asian Games ini, bukan hanya membawa nama Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetapi nama bangsa dan negara di mata dunia. Tentunya, pemerintah tak mau main-main menyukseskan Asian Games tersebut.
Keinginan pemerintah itu ternyata berdampak kurang mengenakkan bagi pedagang kaki lima (PKL). Terutama yang menggelar dagangan di sepanjang ruas jalan dari Bandara SMB II sampai Jakabaring. Sebelumnya, Minggu (1/7/18), pedagang yang ada di dalam kawasan Jakabaring Sport City (JSC) tak diijinkan untuk berjualan selama perhelatan Asian Games.
Kemarin, giliran gerobak PKL di sepanjang ruas jalan dari SMB II menuju Jakabaring yang diangkut aparat Pol PP Pemkot Palembang. Termasuk pedagang bendera. Beberapa pedagang hanya bisa pasrah melihat gerobak jualan diangkut ke mobil truk.
Penertiban tersebut mendapat protes keras dari PKL. Dikarenakan penertiban yang dilakukan tanpa disertai solusi bagi PKL untuk mencari makan. Selain itu, semestinya penertiban harus konsisten. Jangan sampai terkesan hanya karena even olahraga internasional, baru sibuk melakukan penertiban.
“Setelah tak diijinkan berjualan di dalam komplek JSC selama perhelatan Asian Games, kami sekarang berjualan di kawasan Dekranasda,” ujar salah satu pedagang yang tak ingin namanya disebutkan ini, Selasa (31/07/18).
Diakuinya, pada saat itu, ia dan rekan-rekannya sesama pedagang sempat menggelar doa bersama di belakang Tribun Utara, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang, Senin (2/7/18) pagi. Doa bersama yang dilakukan puluhan pedagang, sebagai bentuk protes pedagang yang dilarang berjualan di area JSC sejak 1 Juli 2018 hingga penyelenggaraan Asian Games 2018 yang berlangsung bulan Agustus ini.
“Katanya, setelah selesai Asian Games. Kami diperbolehkan kembali untuk berdagang,” ungkapnya.
Beberapa PKL yang ditemui meminta pemerintah bisa memberikan solusi dalam menggelar dagangan. Dikarenakan, rata-rata PKL yang berjualan menghidupi keluarga.
‘’Beri kami solusi untuk mencari makan. Kalo hanya main larang tanpa solusi, sama saja mau membunuh kami rakyat kecil,’’ ujar Pendi, PKL yang jadi korban penertiban.
Menurut dia, seharusnya pemerintah menyediakan tempat khusus bagi PKL menggelar dagangan. Dikarenakan, PKL juga merupakan bagian dari usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palembang. Khususnya masyarakat yang berpenghasilan minim.
‘’Kami sangat mendukung Kota Palembang terlihat indah, rapih dan tertib. Tapi hendaknya nasib kami pedagang kecil, ikut dipikirkan. Kami hanya mencari uang receh hanya sekadar bertahan hidup. Kami mau berjualan di pasar, tapi perlu modal besar. Palingtidak untuk sewa tempat, bayar retribusi dan lainnya,’’ ungkapnya seraya berharap segera ada solusi untuk PKL dalam menyukseskan Asian Games.
Diselesaikan Secara Bijak
Sementara itu, masalah penertiban ini harus disikapi secara bijak oleh pemerintah maupun pedagang. Dan masing-masing pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, yang muaranya kota tetap bersih dan rapi, tetapi pedagang bisa menjajahkan dagangannya di tempat yang representatif.
Pengamat Sosial, Tarekh Rasyid kepada koran ini, kemarin, mengatakan sebelum dilakukan penertiban pemerintah hendaknya mensosialisasikan kebijakannya yang akan mereka ambil kepada para PKL.
”Pemerintah dapat menghimbau agar para PKL untuk memindahkan sendiri barang-barangnya, dari lokasi yang dilarang pemerintah,” ujar Tarekh.
Apabila apa yang telah disampaikan itu tidak ditanggapi, maka pemerintah bisa meberikan peringatan. Dan bila tetap tidak ditanggapi, barulah pemerintah melakukan penertiban. Nah, untuk penertiban ini, pemerintah dalam hal ini Pol PP hendaknya melakukannya dengan cara yang santun, san sesuai SOP.
”Karena PKL juga punya hak dan ini diatur dalam hukum. Jadi menertibkan mereka jangan semena-mena, mereka ini warga kita juga yang mempunyai HAK yang sama,” ujar Tarech sembari meminta, agar barang-barang yang diamankan petugas juga dijaga jangan sampai rusak, atau hilang.
Selanjutnya, pemerintah harus mencarikan lokasi yang representatif bagi para pedagang untuk berjualan. ”Jangan mereka diusir, tetapi tidak diberikan solusi. Atau diusir kemudian dipindahkan kelokasi yang tidak representatif, itu sama artinya dengan membunuh tempat ushanya,” kata Tarkeh.
Sebagai warga Sumsel, Tarekh mengaku bangga karen Palembang terpilih sebagai tuan rumah Asian Games, namun jangan sampai perhelatan yang serba mewah itu memberikan dampak yang buruk bagi warga.(del/cw06)
No Responses