MUARADUA –
Progres revitalisasi Bandara Banding Agung menuai perkembangan positif. Itu setelah kedatangan Anggota DPR RI Komisi V ke OKU Selatan membahas rencana revitalisasi Bandara bersama Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
Rencana revitalisasi Bandara yang terletak di Desa Air Rupik sendiri sudah dicanangkan Pemkab OKU Selatan sejak 2016. Namun dalam perkembangannya rencana revitalisasi bandara mengalami kevakuman. Kini, harapan itu kembali hadir setelah kedatangan Anggota DPR RI Komisi V yang membidangi perhubungan.
Anggota Komisi V DPR RI Hj Hanna Gayatri menyebutkan setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tentang permohonan dukungan pembangunan bandara di Banding Agung, Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, terjun langsung ke OKU Selatan, untuk mendiskusikan pembangunan dan pengaktifan kembali, bandara yang ada di Air Rupik, Banding Agung tersebut.
“Proses pembangunan dan pengaktifan lapter ini, bukan hanya masalah teknis. Tetapi juga perlu dukungan secara politis dari lembaga DPR RI yang membidangi hal ini,” ucap Hanna Gayatri.
Dikatakannya, untuk kelanjutan dan pengaktipan lapter ini akan didukung sehingga benar-benar dapat di aktifkan kembali, sehingga mampu menunjang transportasi di Kabupaten OKU Selatan.
Sementara itu, Bupati OKU Selatan, Popo Ali M B Commerce, mengapresiasi atas respon Komisi V DPRI RI, terhadap usulan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan terhadap pembangunan lapter itu.
Popo menjelaskan, bahwa pembangunan dan pengaktifan kembali bandara ini untuk turut mendongkrak perekonomian OKU Selatan, terutama dari sektor pariwisata. Kami yakin Hj Hanna Gayatri, akan menepati janjinya mengawal rencana ini, dan akan menjadi pembahasan di tingkat nasional, khususnya melalui Komisi V DPR RI.
Kedatangan Anggota DPR RI ini disambut langsung Bupati dengan menggelar pertemuan di ruang rapat terbatas. Dihadiri oleh Sekda, Para asisten, Kepala Bapeda Litbang, Kepala BPKAD, Kadin PU TR, Kadin Pariwisata, Kadishub, Kadis Kominfo, Camat Banding Agung, serta Kabag Humas Protokol. (res)
No Responses