**Lantik Anggota Dewan PAW
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim, akhirnya merampungkan tugas konstitusinya melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun anggaran 2017 dan pembahasan LKPJ akhir masa jabatan bupati Muara Enim periode 2013-2018.
Pembahasan yang memakan waktu sakitar 2 minggu itu telah dirangkum oleh tim perumus DPRD Muara Enim yang dikordinatori, Faizal Anwar SE ( Fraksi PAN).
Hasil rangkuman tim perumus tersebut, telah disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar. Penyampairan rekomendasi itu berlangsung dalam rapat paripurna istimewa ke 1 dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE bersama Wakil Ketua DPRD lainnya Jonidi SH, Dwi Windarti SH MH dan Nino, Jumat (23/3/18).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar, unsure Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Kabag dan Kabid di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Selain melaksanakan rapat paripurna istimewa hasil pembahasan LKPJ Bupati, DPRD Muara Enim juga melaksanakan rapat paripurna istimewa ke 2 pelantikan anggota DPRD Muara Enim Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2014-2019, dari Fraksi PDI-P dipimpin Wakil Ketua DPRD, Dwi Windarti SH MH.
Adapun anggota dewan yang dilantik atas nama Munyati SH MH dari daerah pemilihan (Dapil) 1 menggantikan M Thamrin AZ SH, yang telah mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Muara Enim oleh KPUD Muara Enim mendampingi Calon Bupati H Nurul Aman SH.
Pelantikan anggota dewan PAW tersebut dilakukan Ketua DPRD, Aries HB SE. Pada pelantikan itu dihadiri Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, unsure Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Kabag, Kabid di lingkungan Pemkab Muara Enim serta keluarga anggota dewan yang dilantik.
Kordinator Tim Perumus DPRD Muara Enim, Faizal Anwar SE, mengatakan, penyusulan LKPJ bertujuan untuk mengetahuai keberhasilan atau kegagalan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu, dalam peningkatan efesiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengawasan DPRD. Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ kepala daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatam catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
Dijelaskannya, LKPJ dari kepala daerah kepada DPRD bersifat informatif . Dengan demikian tidak ada opsi menerima atau menolak LKPJ. Apabila ada hal hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi/meminta keterangan dan atau hak angket.
Materi yang dibahas DPRD, lanjutnya, mengenai berbagai kegiatan untuk dilihat kesesuaiannya antara kebijakan yang telah disetujui bersama, baik dalam bentuk rencana strategis/RPJMD maupun yang tertuang dalam APBD. Termasuk dampak langsung yang Nampak maupun dampak yang tidak segera Nampak. Materi mengenai teknis keuangan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Dijelaskannya, tim perumus dalam merumuskan hasil kerja, berlandaskan laporan Pansus DPRD Muara Enim yang disampaikan tanggal 20 Maret 2018 tantang LKPJ, Bupati Muara Enim tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Muara Enim 2013-2018. “Tim perumus juga melakukan penilaian terhadap LKPJ tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017,” jelas Faizal.
Sinkronisasi dan harmonisasi tim perumus kepada pihak eksekutif menjadi pertimbangan dan penilaian didalam kerka tim yang pada akhirnya dirumuskan menjadi catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna. “Tim perumus membagi dua kelompok catatan dan rekomendasi. Catatan dan rekomendasi LKPJ tahun 2017 serta catatan dan rekomendasi LKPJ akhir masa jabatan bupati periode 2013-2018,” jelas Faizal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Dwi Windarti pada saat memimpin rapat paripurna pelantikan anggota DPRD PAW tersebut mengharapkan semoga Munyati yang dilantik menjadi anggota DPRD Muara Enim pengganti antar waktu periode 2014-2019, akan mampu membetuk dan menampilkan jati diri sebagai anggota DPRD yang dapat dipercaya untuk mengemban dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan cermat, arif dan bijaksana.
Kemudian, lanjutnya, dapat menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang tanggap, tangguh dan handal dalam mencurahkan pendangan pandangan yang jernih dan objektif guna ikut serta memajukan Kabupaten Muara Enim.
Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, pada acara pelantikan itu mengatakan, berdasarkan keputusan Gubernur Sumsel nomor 161/KPTS/I/2018 tanggal 5 Maret 2018, tentang peresmian pemberhentian saudara M Thamrin AZ SH dan peresmian pengangkatan Munyati SH MH, sebaggai anggota DPRD Muara Enim masa jabatan 2014-2019, dia atas nama pribadi dan pemerintah darah mengucapkan terimakasih dan kepada M Thamrin AZ SH. Kemudian mengucapkan selama kepada Munyati yang dilantik menjadi anggota DPRD Muara Enim.
”Kami berharap dapat segera menjalankan tugas sebagai anggota DPRD sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan oleh konstitusi,” jelasnya. DPRP, lanjutnya dapat menyelenggarakan urusan pemerinmtahan dengan baik baiknya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, terjalin kerjasama yang bauk untuk kemajuan Kabupaten Muara Enim antara eksekutif fan legislatif.
Serta, lanjut bupati, kemitraan sinergis khususnya bersama pemerintah Kabupaten Muara Enim dan untuk kepentingan masyarakat Muara Enim, sebagai wujud mengemban amanah rakyat dan menjadi semangat baru demokrasi di Bumi Serasan Sekundang.
Kedepan, lanjutnya, keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Muara Enim akan dapat semakin maju berkat hubungan yang harmonis dalam kemitraan eksekutif dan legislative untuk mencapai visi Kabupaten Muara Enim SMAS. “Masih banyak tantangan pembangunan yang kita hadapi dan peril diatasi secara bersama sama antara eksekutif dan legislative dan semua stake holders,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai kebijakan daerah masih banyak yang harus disiapkan demi terlaksananya program pembangunan untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. Tantangan dan tugas yang dihadapi kiranya disikapi dengan sungguh sungguh dan keikhlasan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan UU.
Terkait rekomendasi yang disampaikan dewan yang telah menyelesaikan tugas kontitusinya melakukan pembahasan LKPJ bupati tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan bupati periode 2013-2018, akan menjadi masukan dan segera ditindak lanjuti eksekutif. (adv)
No Responses