PALEMBANG- Sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua guru baik SMA/SMK yang tadinya menjadi PNS Kabupaten/kota akan beralih menjadi PNS Pemprov. Di Sumsel sendiri peralihan status PNS guru tersebut sedang dilakukan pendataan dan diperkirakan awal 2017 mendatang ribuan guru ini akan jadi PNS Pemrov.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno SE MM MBA. Menurut Agus, karena ini Undang-undang maka mau tidak mau harus diikuti oleh semua provinsi termasuk Sumsel. Nah, untuk Sumsel sendiri saat ini sedang dilakukan pendataan oleh pihak-pihak terkait.
“Penggabungan ini baru berlaku 2017 mendatang. Dan semuanya harus dilakukan dengan cepat mengingat waktu yang diberikan pemerintah hanya dua tahun setelah peraturan diundangkan,” ujar Agus. Untuk saat ini, lanjut Agus, pemerintah provinsi sedang mematangkan persiapan pengalihan status guru dan aset sekolah tingkat menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. Guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) provinsi bakal menerima tunjangan lebih tinggi dari sebelumnya, yang besarannya disesuasikan dengan tunjangan PNS di jajaran pemprov Sumsel.
Dengan peralihan tersebut, lanjutnya, maka aset sekolah jenjang SMA/SMK negeri akan menjadi aset pemprov. Mulai dari bangunan, dokumen sekolah, tanah sekolah, hingga sertifikat yang selama ini menjadi aset kepemilikan pemkot akan diambil Pemprov.
Begitu pula dengan guru-guru dan kepala sekolah tidak lagi menjadi PNS pemkab/pemkot, tapi menjadi PNS pemprov. Sehingga mutasi, pengangkatan tidak lagi berada di tangan wali kota atau bupati, melainkan kewenangan gubernur. Disinggung soal tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang saat ini dinikmati PNS Pemprov, Agus mengatakan, bila guru ini telah menjadi PNS Pemprov maka semua hak PNS pemprov berhak mereka dapatkan termasuk TPP. Untuk kepastiannya masih akan dibahas lebih lanjut oleh pihak terkait. (del)
No Responses