JAKARTA - Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (1/10) sekira pukul 10.45 WIB.
Selain Gubernur Sumsel, Jokowi juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor-Hadi Mulyadi. Keduanya merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023 hasil Pilkada Serentak 2018.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ditemui di halaman Istana Negara usai pelantikan menjelaskan, proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Kaltim memang sengaja di percepat. Pasalnya, Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya sudah mengundurkan diri karena telah dinyatakan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI pada 19 September 2018 lalu.
Padahal, Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Sumsel berakhir pada 7 November 2018 mendatang. Begitu juga dengan AMJ Gubernur Kaltim yang berakhir pada 17 Desember 2018. Dikarenakan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI, maka telah dinyatakan mundur per tanggal 20 September.
“Sehingga tidak perlu menunggu sampai bulan November dan Desember. Tidak melanggar UU karena terhitung mundur. Sama dengan anggota DPR kalau PAW mundur, langsung diganti tidak perlu menunggu sampai berakhir masa jabatannya,” kata Tjahjo.
Usai dilantik, Herman Deru dan Mawardi Yahya langsung disambut puluhan simpatisannya yang sudah sejak pagi menunggu di halaman Sekretariat Negara di Jalan Veteran, Jakarta. Setelah bersalaman, Herman dan Mawardi yang didampingi istri masing-masing langsung menumpangi mobil Alphard BG 1 dan BG 2 yang langsung melaju ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilaksanakan sertijab dengan PJ Gubernur Sumsel.
“Sertijab dibuat singkat di kantor Kemendagri. Hal ini dilakukan karena kita saat ini sedang berduka masalah di Palu, maka lebih baik disingkat. Habis itu saya mengajak kedua gubernur untuk diskusi tentang pencenggahan korupsi di KPK,” tambahnya.
Mengingat kedua gubernur merupakan mantan bupati selama dua periode, tidak ada pesan khusus yang disampaikan. Tinggal nanti langsung bekerja untuk membangun daerah masing-masing. Sementara terkait dengan pelantikan, Tjahjo menegaskan tidak ada persoalan selama memang diharuskan. Namun, perlu ada izin yang ditujukan kepada Mendagri.
“Mereka tidak perlu belajar ya. Karena keduanya sudah pernah jadi bupati dua periode, saya kira langsung kerja. Soal mutasi lihat dulu problemnya. Kalau Sekda sedang proses di Kaltim. Kalau eselon I dan II yang penting mengajukan izin ke Mendagri,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru usai dilantik mengatakan akan mendukung semua yang menjadi program pemerintah pusat dalam hal ini program Presiden Joko Widodo. Salah satunya mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kini tengah dikembangkan di Sumsel.
“Pesan Presiden secara khusus berkali-kali disetiap pertemuan segera bekerja. KEK haru jalan, harus terwujud. karena itu sudah keputusan Presiden. Artinya setiap keputusan Presiden itu sudah dengan perhitungan pertimbangan yang matang,” tuturnya.
Olehnya itu, Ia sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah Sumsel bertekad untuk mendukung semua program pemerintah yang pro kepada masyarakat. Namun, demi mewujudkan hal tersebut, tentunya butuh dukungan masyarakat. Karena membangun Kawasan Ekonomi Khusus tidak mudah, perlu juga dukungan para pelaku ekonomi.
“Kita sebagai pelaksana di daerah tentu akan bertekad, berjuang bersama masyarakat, para pelaku ekonomi akan dituntaskan. Namanya KEK itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, ada tahapan-tahapannya. Misalnya kita selesaikan dulu pelabuhannya, selanjutnya lainnya,” ujarnya.
Mengenai pemberantasan korupsi di Sumsel, perlu adanya komitmen dari semua pihak. Bukan hanya komitmen yang dituangkan diatas kertas. Melainkan harus dari hati. Ia pun berkomitmen untuk membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan dana bansos yang kini tengah bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung). “Hentikanlah korupsi, bukan masanya lagi. (Komitmen) harus datang dari diri sendiri untuk memberantas korupsi, jadi komitmen itu tidak hanya tertulis hitam diatas putih, tapi harus dari hati,” singkatnya.
Dalam pelantikan tersebut tampak terlihat hadir mantan Gubernur Sumsel dan mantan Gubernur Kaltim, yakni Alex Noerdin dan Awang Faroek Ishak Mereka sama-sama menjabat dua periode di daerah masing-masing. Selain itu, juga turut hadir, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum PKS Hidayat Nur Wahid.
Pasca pelantikan Gubernur Sumsel dan Kaltim. Yang tersisa tinggal Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur dan Lampung yang akan dilaksanakan pelantikannya pada tahun depan. Mengingat sesuai UU, masa jabatan kepala daerah tidak bisa dikurangi atau dilebihkan satu hari pun. Untuk Jawa Timur dijadwalkan akan digelar pelantikannya pada Februari 2019, sementara Gubernur Lampung akan digelar pada Juni 2019 atau setelah Pilpres. (HRM/FIN)
No Responses