PALEMBANG - Joko Widodo ke Palembang untuk memberikan pembekalan kepada para caleg, agar bisa menjawab isu-isu kampanye hitam seperti, Jokowi PKI dan Jokowi pro Asing dan Asiong.
Pengamat Politik Sumsel, Ardian Saptawan mengatakan, pengangkatan isu-isu politik seperti Jokowi PKI dan Jokowi pro Asing dan Asiong, saat beliau datang ke Sumsel itu sepenuhnya hak politik Jokowi sebagai capres, dan masyarakat atau siapapun tidak bisa menyetirnya.
“Kalau ternyata ada masyarakat yang protes karena beberapa persoalan masyarakat seperti anjloknya harga komoditi pertanian baik karet, dan sawit, serta banyaknya produk impor yang masuk dalam negeri, yang tidak dibahas saat kedatangannya ke Sumsel. Itu adalah haknya calon dan mungkin bagian dari strategi beliau, apalagi setelah ini adakan ada debat publik. Mungkin program-programnya baru akan disampaikan saat debat,” ujar Ardian.
Karena, lanjut Ardian, ini sudah masuk masa kampanye, jadi mereka berusaha untuk menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya.
“Mungkin menurut mereka isu PKI dan pembela Asing serta Asiong ini lebih menjual untuk menarik simpati masyarakat, atau kemampuannya memang hanya sampai disitu (bermain isu, red). Sekarang tinggal masyarakat yang menilai, siapa yang menurut mereka lebih baik,” ujar Ardian.
Sebetulnya, kata Adrian, Jokowi bisa tampil maksimal di Sumsel, dengan tidak hanya berkutat pada isu-isu kacangan, yang justru menimbulkan kegaduhan politik di tanah air.
“Harusnya capres, baik Jokowi atau Prabowo, tidak hanya berkutat pada isu-isu kampanye hitam. Tetapi sosialisasikanlah program-program yang akan dilakukan untuk masyarakat. Karena calon harus tampil dengan kampanye yang mencerdaskan masyarakat, bukan hanya sebatas isu yang terus memblunder,” katanya.
Untuk calon incumbent, mungkin bisa menyampaikan semua keberhasilannya selama memimpin. Selain itu, dia juga bisa menyampaikan program-program yang akan dilakukannya bila kembali terpilih. Begitu juga dengan calon penantang, dia bisa menyampaikan program yang akan dia lakukan untuk masyarakat. “Nah, nanti masyarakat akan menilai siapa yang akan dipilih,’ katanya.
Sedangkan pengamat politik yang juga Ketua Forum Demokrasi Sriwijaya ( ForDeS), Bagindo T Butar-butar mengatakan, pada kedatangannya di Sumsel, capres Petahana, Jokowi cenderung menceritakan tentang banyaknya tudingan Negatif ke Beliau mengenai jumlah membludaknya TKA Cina, pro atau sebagai antek asing serta dianggap pernah terlibat gerakan politik PKI.
Begitu semangat Beliau menyampaikan bantahan tersebut, sehingga sejumlah pertanyaan masyarakat terkait program kerja pemerintahan yang telah dilakukan serta akan dikerjakan justru tidak terlihat? Khususnya ragam bidang pembangunan diberbagai Daerah, saat ini dan nanti.
“Bila dicermati dari sisi komunikasi politik, aktifitas maupun peran yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika bertemu ragam publik, beberapa waktu terakhir, terkesan dikondisikan dominan sebagai capres, dimana substansi Komunikasi lebih berharap simpati juga dukunga publik semata,” katanya.
Harusnya, kata bagindo, akan lebih efektif bila sosok beliau ditampilkan sebagai Presiden saja? Serahkan kepada Kyai H Ma’ruf Amin untuk road show ke masyarakat berkomunikasi untuk mengeliminasi beragam issu, rumor atau bermacam tudingan miring.
Selayaknya beliau dituntut untuk memacu kinerja struktur kerja sekretariat lembaga kepresidenan dan Tim Kampanye Nasionalnya, supaya lebih profesional berkordinasi dalam menyusun bermacam kebutuhan kegiatan, pemikiran kontekstual berikut kebijakan atau ide ide strategis yang mampu menjawab kegelisahan maupun kekecewaan masyrakat.
Contoh mampu menjawab secara bahasa yang jelas, lugas dan sederhana perihal naiknya beragam harga kebutuhan rakyat, merosotnya beragam harga komoditas hasil perkebunan dipasaran,harga BBM jg yang juga ikut naik, nilai tukar Rupiah yang cenderung tak stabil atau fluktuatif nilai tukarnya terhadap mata uang asing khususnya US Dollar dan pengelolaan manajemen keuangan BPJS yang tidak beres dan memiliki tunggakan utang triliunan Rupiah kepada perusahaan perusahaan farmasi, upaya mengurangi pinjaman/hutang terhadap Negara asing atau lembaga keuangan internasional dan lain sebagainya.
“Di sinilah sebenarnya, kedua dtruktur organisasi intra plus ekstra diharapkan cerdas dan tangkas merepresentasikan tugas, tanggung jawab, kreatifitas serta targetannya. Sehingga,Pak Joko Widodo kelak tidak gamang memposisikan pribadinya, kapan berperan atau berpredikat ketika sebagai calon presiden serta ketika sebagai Presiden,” katanya.(del)
No Responses