Masyarakat Menunggu Bukti
HARI INI (18/09/18), tujuh kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak di Provinsi Sumatera Selatan pada 27 Juni yang lalu, akan dilantik Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Pelantikan dipusatkan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang.
Ketujuh kepala daerah yang akan dilantik, masing-masing Walikota Palembang, Walikota Prabumulih, Bupati Muaraenim, Bupati Empat Lawang, Walikota Lubuk Linggau, Walikota Pagaralam, dan Bupati Banyuasin. Setelah dilantik dan resmi menjadi kepala daerah, mereka diharapkan tidak lupa dengan janji kampanye
“7 kepala daerah baru tersebut diharapkan dapat mengubah anekdot buruk mengenai pejabat. Caranya adalah dengan merealisasikan janji-janji politik yang pernah mereka sampaikan saat kampanye,” ujar Bagindo Togar P Butar-butar, pengamat politik Sumsel, Senin (17/09/18).
Dikatakan Bagindo, ada banyak cara yang bisa dilakukan para kepala daerah agar janji politik mereka saat kampanye, tidak hanya menjadi angin surga yang sangat manis saat kampanye, tetapi hilang begitu saja setelah terpilih.
“Salah satunya dengan membuat Tim Akselerasi,” kata Bagindo. Tim akselerasi, lanjut Bagindo, akan membuat program apa saja yang akan dikampanyekan para calon kepala daerah, terutama program unggulan untuk 100 hari pertama. Karena semua program telah tersusun, maka usai pelantikan kepala daerah terpilih sudah bisa langsung tancap gas.
Selain itu, sambungnya, pemerintah juga bisa melakukan cara yang agak ekstim yakni menurunkan semua foto kepala daerah, kepala dinas dan lainnya, yang saat ini banyak terpampang di pusat kota maupun di kantor-kantor. Selanjutnya, foto-foto itu diganti dengan program-program kepala daerah, maupun program untuk tiap OPD baik untuk tahunan maupun 5 tahunan.
“Sebaiknya janji politik kepala daerah dipasang dalam ukuran besar di pusat kota. Sehingga seluruh masyarakat bisa melihat dan membaca apakah janji politik itu telah dilakukan atau belum. Selain itu disemua instansi juga dipasang program kereja mereka selama setahun dalam ukuran yang besar, biar masyarakat ikut membantu mengawasi kinerja OPD,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Bagindo menambahkan, pemerintah juga harus memberikan wadah khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, baik melalui surat atau secara langsung.
“Karena sekarang zaman sudah canggih, jadi pemerintah bisa membuka layanan pengaduan yang lebih lengkap melalui WA, FB, IG dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat, bisa langsung diketahui kepala daerah tanpa harus melalui RT, Lurah dan lainnya, yang terkadang kurang tersampaikan masalahnya,” jelasnya.
Selain itu, masih kata Bagindo, anggota DPRD masing-masing juga harus melaksanakan fungsinya sebagai lembaga resmi untuk mengawasi kinerja kepala daerah.
Pengamat Politik Sumsel lainnya, DR Ardiyan Saptawan mengatakan, dengan telah resminya tujuh kepada daerah tersebut menduduki jabatan bupati maupun walikota hal pertama yang harus dilakukan meninggalkan ego kelompok masing-masing.
“Artinya para kepala daerah ini harus merangkul dan mengakomodir semua pihak baik itu yang sebelumnya mendukung maupun yang menjadi rival saat proses Pilkada,” tandas Ardiyan.
Sebab kata Ardiyan, jika ego kelompok tak ditinggalkan maka yang dikhawatirkan akan mengorbankan masyarakat. “Apalagi kedepan akan ada Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Jadi di sini, sikap kenegarawanan para kepala daerah lebih diutamakan,” ujarnya.
Pengamat politik dari FISIP Universitas Sriwijaya ini menambahkan, setelah dilantik kepala daerah juga sudah harus fokus ke program kerja seperti yang dijanjikan saat masa kampanye. “Ini juga harus diutamakan karena masyarakat tentu menunggu realisasi dari program-program kepala daerah yang sudah dibuat saat masa kampanye. Jadi intinya hilangkan ego kelompok dan fokus serta tunaikan program kerja sesuai janji kampanye untuk membangun daerahnya masing-masing,” tukas Ardiyan. (del/rob)
No Responses