JAKARTA - Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54/M-IND/PER/6/2015, mengeluarkan peraturan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca untuk Bangunan-Blok Kaca Secara Wajib.
Permenperin tersebut dikeluarkan dalam upaya meningkatkan mutu hasil industri blok kaca, melindungi konsumen, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. “SNI wajib ini berlaku bagi kaca untuk bangunan-blok kaca hasil produksi dalam negeri dan impor yang beredar di daerah pabean Indonesia. Adapun jenis produknya, yaitu dengan nomor pos tarif/HS Code 7016.10.00.00 dan 7016.90.00.00,” ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin, Selasa, (21/7).
Saleh menjelaskan bahwa dalam Permenperin ini mengatur produk dengan nomor pos tarif/HS Code 7016.10.00.00 merupakan kubus kaca dan barang kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu, tidak termasuk barang kaca kecil lainnya dengan ukuran P, L, dan diameter kurang dari 70 mm. Sedangkan, produk dengan nomor pos tarif/HS Code 7016.90.00.00 merupakan lain-lain, tidak termasuk kaca lapis timbal dan sejenisnya, kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, plat, selongsong atau bentuk semacam itu.
Dalam peraturan ini juga ditegaskan kepada perusahaan yang memproduksi dan mengimpor kaca untuk bangunan-blok kaca, wajib menerapkan SNI dengan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI serta membubuhkan tanda SNI dan kode produksi di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
“Untuk kode produksi harusmenunjukkan tanggal, bulan, dan tahun produksi merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan SNI ISO 21690:2013 secara wajib,” kata Saleh.
Sementara itu, bagi kaca untuk bangunan-blok kaca hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan SNI, wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha. Sedangkan, kaca untuk bangunan-blok kaca asal impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI namun telah berada di daerah pabean Indonesia, wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha.
Adapun Permenperin Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 yang telah ditandatangani Menteri Perindustrian pada 3 Juni 2015 dan akan berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan pada 9 Juni 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara, Ketua III Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, kebutuhan kebijakan SNI wajib menjadi penting untuk menunjukan bahwa produsen lokal siap bersaing secara kualitas. Sebelumnya, AKLP juga menyatakan tren penggunaan kaca pengaman dibidang properti memang sedang menanjak. Dengan ini hal tersebut penting dimasukan dalam standarisasi SNI wajib.
“Selain untuk mengetaahui tingkatan keamanan dan kualitasnya dengan adanya standarisi produk persaingan usaha juga semakin menarik. Diharapkan dengan adanya SNI kaca bangunan ini konsumen akan semakin yakin menggunakan produk kaca tersebut,” kata Yustinus. (Derry/RP/jpnn)
No Responses