##KPU Disebut Tidak Peka
PALEMBANG - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan menggelar penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel di Hotel Novotel Palembang, kemarin, mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial dan politik Sumsel, Bagindo Togar Bb.
Menurut Bagindo, apa yang dilakukan KPU tidak etis, dan tidak sesuai dengan pernyataan kalau anggaran pilkada sangat minim, sehingga harus dilakukan penghematan. Sebaliknya, kata Bagindo, kegiatan penetapan nomor urut ini justru digelar di sebuah hotel bintang lima.
Ia menyebut komisioner KPU Sumsel tidak memiliki kepekaan sosial, hingga tega menggelar tahapan pilkada di hotel mewah.
“Sangat disayangkan dan memilukan, mencermati sikap juga perilaku para anggota KPU Provinsi yang memutuskan acara tersebut berlangsung di tempat yang “berjarak” dengan aspirasi publik. Padahal KPU sudah memiliki kantor yang sangat layak untuk gelaran itu,” tuturnya, Selasa (13/02/18).
Iapun menyebutkan, penetapan Capres dan Cawapres pun digelar di gedung KPU Pusat. “Syukurlah KPU Palembang tidak latah,” ucapnya.
Seandainya memang KPU Sumsel hendak menggelar di luar kantor, masih banyak lokasi lain yang dinilainya justru lebih pas dibanding hotel mewah. “Seperti BKB, Monpera, Taman Kambang Iwak, pelataran parkir DPRD Provinsi, Palembang Square, dan lain lain. Sehingga Pilkada Gubernur Sumsel kelak bisa ditransformasikan sebagai pesta rakyat bukan pesta kaum elit,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan respon para paslon Gubernur Sumsel yang mengikuti kegiatan. Seolah ‘’pasif dan tanpa reaksi’’. Terkesan mendukung keputusan KPU Sumsel tersebut. “Bukankah lebih baik ada paslon yang merasa lebih bahagia, terhormat, dan setara jika acara digelar bersama warga. Apabila kegiatan digelar di ruangan gedung KPU atau ruang publik saja,” ujarnya.
Bukan tidak mungkin, tingkat partisipasi politik di Sumsel akan sulit meningkat karena adanya perilaku yang dianggap tak ‘ramah rakyat’. “Meriah bukan berarti bermewah-mewah. Semoga tahapan lainnya tidak terulang lagi seperti kali ini, karena demokrasi harusnya penuh dengan substansi partisipasi atau keikutsertaan warga, bukan malah ada inefisiensinya,” tuturnya.
Sementara itu, Liza Lizuarni, salah satu Komisioner KPU Sumsel, saat diwawancarai, Selasa (13/2/18) sore mengatakan, sebenarnya penetapan calon memang bisa dilakukan di kantor KPU, tetapi muatannya tidak terlalu banyak. “Kalau di kantor bisa, tapi memang lebih kecil muatannya. Kemaren saat penetapan kita batasi orang yang masuk 15 orang dari setiap Paslon dan 2 orang dari tiap parpol,” ujar Liza.
Dipilihnya Hotel Novotel sebagai lokasi acara, menurut Liza, karena daya tampung yang lebih banyak. “Kalau anggarannya lumayanlah. Tapi sebenarnya gini, kita kemaren kan sudah penetapan di kantor yang memang agak tegang karena belum tau paslon bisa ditetapkan atau tidak. Untuk hari ini pengundian nomor urut kita lakukan di luar biar lebih meriah dan rame, acaranya juga bisa lebih santai,” bebernya.(del/rel)
No Responses