Pascatewasnya 3 Sekuriti
PASCA-tewasnya tiga sekuriti warga Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Kabupaten Muara Enim di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) PT Pertama Geothermal Energi (PGE) Lumut Balai, menyisahkan ketakutan bagi warga setempat.
Kekhawatiran dan ketakutan warga di lokasi proyek, Desa Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, akan kembali menelan korban akibat keracunan gas. Soalnya sampai sekarang belum ada penjelasan secara resmi dari manajemen PT PGE Lumut Balai, selaku perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pengerjaan proyek tersebut.
Manajemen PT PGE Lumut Balai, belum memberikan penjelasan secara resmi, kemungkinan besar karena tim dari Kementerian ESDM dan Polres Muara Enim masih melakukan penyelidikan di lokasi proyek tersebut, guna untuk mengetahui secara pasti penyebab tewasnya tiga pekerja tersebut.
Karena kondisi warga menjadi cemas dan ketakutan, membuat sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat Semende, melakukan aksi demo ke DPRD Muara Enim, Senin (10/09/18). Mereka mendesak DPRD untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas kasus tewasnya tiga warga mereka di lokasi proyek tersebut. Aksi demo dikomdani, A Nizomi SAg, Ludi Jansi dan Taufik Hidayat.
“Kami minta usut kematian warga kami di proyek pembangkit listrik geothermal PGE. Kami minta kepastian dan kejelasan agar ada titik terang atas insiden kematian tiga warga kami di PGE Lumut Balai,” jelas Taufik ketika melakukan orasi di depan gedung DPRD tersebut.
Kemudian, A Nizomi SAg, meminta perusahaan bertanggungjawab atas tewasnya tiga warga tersebut. Karena jika perusahaan tidak bertanggung jawab, maka warga tiga kecamatan yang ada di Semendo akan mendatangi lokasi proyek PT PGE dan menduduki proyek tersebut.
Sementara itu, Ludi Jansi, dalam orasinya meminta DPRD Muara Enim membentuk Panitia Khsusu (Pansus) untuk mengusut kasus kematian tiga warga tersebut. Dia juga meminta agar manajemen PT PGE dapat memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat tentang zat H2S (Hidrogen sulfida) yang terdapat pada sumur panas bumi tersebut.
“Kami memberi deadline kepada perusahaan dan DPRD satu minggu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terutama penjelasan soal keberadaan zat H2S yang ada pada gas geothermal tersebut,” tegas Ludi.
Dia juga meminta manajemen PT PGE untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di lokasi proyek untuk para pekerja berstatus karyawan maupun bertatus karyawan kontrak dan harian. Karena saat ini fasilitas kesehatan yang disiapkan manajamen PT PGE maupun perusahaan sub kontraktornya di lokasi proyek itu sangat tidak memadai.
Kedatangan warga tersebut disambut oleh anggota DPRD Muara Enim daerah pemilihan (Dapil) 4, diantaranya Chandra, Derain dengan menemui mereka di teras gedung DPRD Muara Enim.Chandra di hadapan pendemo mengatakan, apa yang menjadi tuntutan warga sidah ditindak lanjuti dewan yang hari ini telah mengadakan rapat lintas komisi bersama SKPD terkait. Namun, lanjutnya, dalam rapat tersebut pihak PT PGE Lumut Balai maupun perusahaan sub kontraktornya tidak ada yang datang. “Dewan siap membackup permasalahan ini,” jelas Chandra.
Kemudian perwakilan warga diajak masuk ke ruang bandan musyawarah untuk mengikuti rapat yang sedang digelar lintas komisi dengan para SKPD terkait dan instansi terkait lainnya. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi 4, Mardiansyah bersma Ketua Komsi I, Mukarto dan Komisi II, Idra Gani.Rapat tersebut dihadiri juga Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hj Herawati SH bersama sekretarisnya, Kepala Dinas Kesehatan, Vivi Mariani, Kabid Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Devi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Camat Semende Darat Laut, Fauzi, Kapolsek Semendo, AKP Nusirwan, tokoh masyarakat serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Semende Darat Laut.
Meski rapat tersebut telah mengundang manajemen PT PGE Geothermal, namun sayangnya pihak perusahaan tidak hadir. Sehingga rapat tersebut akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan pihak perusahaan. Ketidak hadiran perusahaan membuat warga menjadi kecewa. Warga juga juga sempat kecewa dengan dewan yang tidak membentuk Pansus. Sehingga perwakilan warga sempat keluar dari ruang rapat. Sehingga antara warga dan dewan sempat mengalami ketegangan.
Pada saat itu, Ketua Komisi II, Idra Gani, usai rapat tersebut ditutup, bersama anggota dewan dapil 4, menemui warga. Saat itu Indra Gani mengatakan, pada prinsipnya dewan mendukung untuk dibentuk Pansus. Namun untuk membentuk Pansus harus melalui tahapan tahapa. Harus melalui persetujuan Fraksi Farasi minimal 3 praksi. Kemudian pembentukan Pansus bisa dilakukan, jika permasalahan tersebut telah menemui jalan buntu.
“Permasalahan ini belum menemui jalan buntu, kita masi akan merapatkannya kembali pekan depan dengan menghadirikan pihak perusahaan. Jadi pekan depan kita akan mendapatkan kepastian dari perusahaan hasil penyelidikan yang telah dilakukan terhadap meninggalnya tiga warga tersebut,” jelas Indragani. Rapat lintas komisi yang dilakukan dewan sekarang, merupakan tahap awal untuk menggali semua permasalahan yang sesungguhnya terjadi di PGE. Ternyata pada rapat tersebut terungkap berbagai permasalahan di PGE yang nantinya bisa kita croschek dengan pihak PGE pada rapat pekan depan. Setelah mendapatkan penjelasan akhirnya, warga dapat memahaminya. (luk)
No Responses