PALEMBANG - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 7 bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov) kembali menggelar seminar kelapa sawit 2018 dengan mengusung tema “Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menuju Kesejahteraan”.
Seminar yang diadakan di Sriwijaya Room, Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (3/12/18), bertujuan untuk menghindari dan mengurangi dampak pengrusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, hingga pemicu deforestasi (penggundulan hutan). Peserta yang hadir mencapai 150 dari 200 undangan yang terdiri atass DPD RI, Prof Dr Ir Hj Darmayanti Lubis, anggota DPD RI, Hj Asmawati ST MM, rektor dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Sumatera Selatan, serta stakeholder lainnya.
Darmayanti menjelaskan, seminar ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat Wakil Ketua DPD RI dengan Direktur Komersil dan Kepala Bagian Tanaman serta para Manager PTPN 7 di Palembang, beberapa waktu yang lalu. Seminar mengangkat permasalahan kelapa sawit plasma dan solusinya.
“Saat ini, sebanyak 34 persen kebutuhan listrik Italia di-cover oleh energi terbarukan. Hal ini berarti prospek perkebunan kelapa sawit ke depan sangat menjanjikan. Kebutuhan manusia untuk mengganti bahan bakar dari energi yang ada ke kelapa sawit sangat dibutuhkan. Untuk itulah, DPD RI memiliki tugas menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah sebagai bahan pembahasan fungsi konstitusionalnya,” jelasnya.
Dia menambahkan, potensi pendapatan maksimal dari berkebun kelapa sawit dahulu bagi pertani hanya senilai US$2.000 setahun. Tetapi setelah berjalan lebih dari 20 tahun, nilai pendapatan petani sawit di Sumsel terus naik mulai dari tahun 2015, dan mencapai US$4.600 – US$5.500 per tahun.
‘’Tapi, saat ini sawit di Sumsel seolah terabaikan. Komoditas yang dahulu menjadi primadona ini terkesan mulai ditinggalkan. Sawit di Sumsel menghadapi beragam masalah dan tantangan. Yaitu mulai dari produktivitas yang menurun akibat usia pohon, kualitas dan kuantitas TBS yang kurang memadai dan menyebabkan harga jatuh. Selain itu, serangan dari LSM asing sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan, hingga minimnya dukungan pemerintah,’’ ungkapnya.
Untuk itulah, DPD RI mengharapkan seminar ini digunakan sebagai sumber berbagi informasi dan bahan referensi apabila mendapatkan permasalahan yang sama.
“Pangsa pasar akan kita ubah ke Eropa Timur karena kita sudah menjalin kersama dengan mereka, serta hal yang harus kita perhatikan adalah peningkatan produktivitas, efisiensi usaha serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri ini. Terutama jika dibandingkan dengan negara pengekspor CPO lainnya,” tutupnya. (str)
No Responses