## Serbuan Tenaga Kerja Asing
MUARA ENIM – Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi persoalan serius tenaga kerja lokal di tanah air. Hal ini jadi menambah panjang daftar persoalan yang menggelayuti para tenaga kerja lokal. Belum masalah pengupahan dan kenyamanan kerja yang selama ini disuarakan belum juga ditemukan solusinya.
Persoalan serbuan TKA tersebut dinilai makin rumit setelah presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 20/2018, tentang Ketenagakerjaan asing. Dimana kebijakan ini memunculkan pro kontra khususnya protes keras dari para kaum buruh. Jadi tak heran, jika masalah TKA menjadi sorotan utama yang menjadi tuntutan buruh saat aksi mayday peringatan hari buruh Internasional pada 1 Mei kemarin.
Persoalan TKA yang juga menjadi persoalan dasar juga terjadi di daerah yang salah satunya di Kabupaten Muara Enim. Dimana banyak terdapat masyarakat yang menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dioleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim, tingkat penggangguran terbuka usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Muara Enim hingga tahun 2015 lalu mencapai 20.271 orang.
Ironisnya, ditengah banyaknya penduduk Muara Enim yang menganggur, justru Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok malah membanjiri Muara Enim. Mereka bekerja kebanayakan bekerja di perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik investor negara China yang berinvestasi di Muara Enim. Para TKA Tiongkok itu kebanyakan bekerja di perusahaan PLTU mulut tambang PT GHME yang berlokasi di Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku. Kemudian PLTU mulut tambang Sumsel 8 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Dangku.
Adanya TKA Tongkok yang bekerja di perusahaan PLTU itu, dibenarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II B Muara Enim. “Kantor Imigrasi Muara Enim membawahi 9 Kabupaten dan dua kota di wilayah Sumsel. TKA yang terbanyak di kabupaten Muara Enim mencapai 210 TKA, sebagian besar belerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” jelas Kepala Kantor Imigrasi Klas II Muara Enim, Telmaizul, beberapa waktu lalu kepada awak media. Menurutnya, sebagian besar TKA itu berasal dari negeri Tiongkok dan mengisi bidang khusus karena memang ada klasifikasinya. “Masa kerjanya biasanya 1 bulan dan paling lama dua tahun,” jelasnya.
Dijelaskannya, untuk pengawasan dilakukan dengan administrasi dan pengecekan ke lapangan. Pengawasan administrasi sudah menggunakan teknologi barcode ataupun qr kode. Sehingga keberadaan warga asing bisa terpantau karena terdeteksi sistem. Sejauh ini, lanjutnya belum ada pelanggaran yang dilakukan TKA, karena sistem pengawasan yang bekerjasama dengan pihak lain Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Kesbangpol dan Disnaker. “Kami punya tim sehingga kalau ada laporan langsung turun ke lapangan,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Muara Enim, Drs Ali Rahman, juga membenarkan bahwa TKA asal Tiongkok itu banyak bekerja di perusahaan PLTU milik investor China yang berinvestasi di Muara Enim. “Jadi masalah TKA asing itu karena regulasi yang memang ada untuk memperbolehkan mereka bekerja. Sehingga kita tidak bisa membatasinya,” jelas Ali Rahman ketika dikonfirmasi, Senin (30/4/18).
Para tenaga kerja China itu kebanyakan bekerja di PLTU. “Masalah tenaga kerja China terkait kesepakatan Goverment to Goverment (G to G) atau pemerintah dengan pemerintah. “Mungkin pemerintah pusat dalam membuat kesepakatan dengan pemerintah China, investasi yang mereka lakukan berikut tenaga karjanya,” jelasnya. Kemungkinan, lanjutnya, pemerintah China dalam berinvestasi di Indinesia satu paket dengan tenaga kerjanya. Karena tenaga kerja asal China yang bekerja di PLTU tersebut mempunyai target tertentu. “Mereka yang bekerja di PLTU tersebut, walaupun kelihatannya tenaga kasar, tetapi mereka memang menguasai pekerjaan struktur kontruksi PLTU. Setelah pekerjaan proyek PLTU tersebut selesai, mereka kembali pulang kenegaranya,” jelasnya.
Seperti pembangunan PLTU PT GHME, yang berlokasi di Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku. Pada saat pembangunan kontruksi PLTU itu, jumlah tenaga kerja asal China cukup banyak hampir sekitar 400 orang. Tetapi setelah pembangunan PLTU selesai, pekerja China itu telah dikembalikan negaranya. “Sejak pembangunan PLTU PT GHME selesai dan sekarang sudah beroperasi, tenaga kerja asal China yang bekerja di perusahaan itu tinggal 42 orang lagi,” jelasnya. (luk)
No Responses