PRABUMULIH - Untuk meningkatkan kemampuan fungsi jaksa dalam penanganan perkara tentang pengrusakan hutan dan agar Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan tidak “tidur”, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan rancangan peraturan pemerintah tentang penyidikan dan penututan perkara pengrusakan hutan.
“Kita membahas tentang rancangan peraturan pemerintah tentang penyidikan dan penuntutan perkara perusakan hutan. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan jaksa dan undang undang ini jangan tidur,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Ali Mukartono SH MM ketika dibincangi wartawan usai memimpin focus group discusion (FGD) tentang perkara perusakan hutan, di Aula Hotel Gran Nikita Prabumulih, Senin (27/8/18).
Dijelaskan pria yang menangani kasus ahok dalam perkara penistaan agama ini, sejak disahkan, UU nomor 18 tahun 2013 belum bisa dilaksanakan karena belum ada hukum acaranya.
Karena itulah sambung Ali Mukartono, rancangan PP yang diusulkan sangatlah penting karena saat ini perlindungan hutan harus segera dilakukan. “Maka perlu ketentuan baru yang memberikan payung hukum atas tindakan yang menyimpang dari hukum acara pidana dengan memberikan kewenangan baru pada penuntut umum,” ungkapnya.
“Kita harus respon, negara yang sudah memberikan kewenangan ini jangan kita biarkan, jaksa harus respon itu karena amanah itu mahal diberikan keweangan yang mulia oleh negara,” ucapnya sembari mengatakan RPP tersebut akan diusulkan ke kejaksaan agung.
Masih kata pria yang juga pernah masuk dalam tim penanganan kasus BLBI ini, undang-undang tersebut juga memberikan peluang untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasinya.
“Jadi bukan hanya orangnya saja, manusianya dan korporasi nya juga kita tuntut. Kita sudah lakukan di kejaksaan tinggi, ini perlu keterampilan tersendiri karena sampai sekarang belum ada hulum acara pidananya tentang mempidanakan korporasi ini,” pungkasnya. (abu)
No Responses