PALEMBANG - Menghindari ketidak sinkronan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ditahun 2018, ratusan Kepala SD/SMP Negeri dan Swasta diberikan pelatihan sosialisasi di aual Dinas Pendidikan (Disdik) kota Palembang. Pasalnya Disdik mencatat, masih ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pengisian Dapodik 2017 lalu. Seperti laporan bangunan fisik sekolah yang tidak sama dengan data pusat.
Usai ditemui saat pembukaan pelatihan dapodik, Kabid PGTK Disdik Palembang Sutriana melalui, Kasi PGTK SMP Haris Basid mengatakan setiap tahun dapodik mengalami perubahan data versi, makanya untuk menjadikan data dapodik lebih sinkron. “Disdik kota Palembang sengaja mengundang ratusan Kepala SD/SMP Palembang beserta operator, untuk diberikan sebuah pelatihan dapodik, yang mana kegiatan pelatihan ini dilakukan dari tanggal 20 Februari sampai 22 Februari mendatang,” katanya.
Selama pantauwan dalam tahun lalu, Disdik kota Pelembang mencatat masih banyak ada laporan sekolah yang kurang sinkron. Setelah diteliti letak ketidak sesuain ini, disebabkan operator sekolah tidak lengkap dan tidak mengupdate kembali data yang ada di sekolahnya. “Kita sudah meminta sekolah untuk selalu mengupdate dan melaporkan dapodik ke sistem online, apalagi dapodik ini dilaporkan secara online, tapi masih ada beberapa sekolah kurang memahami. Oleh karena itu dapodik mereka tidak sinkron,” ujarnya.
Dalam tahun 2018, Disdik selalu mengdakan pelatihan Dapodik, dimana mereka yang hadir diberikan pelatihan cara dan memasukan data valid (benar). Untuk sanksi dapodik yang tidak valid tidak ada, namun bisa berdampak kedepannya. “Seperti contoh bagi sekolah yang ingin mengusulkan bangunan, tentu saja spesifikasi dan jumlah fisik bangunan harus valid, namun setelah di cek antara di data pusat fisik bangunan tidak sesuai dengan data yang ada di sekolah, dampaknya mereka tidak dapat menerima bantuan dari pihak Pusat, baik itu bantuan bangunan kelas ataupun bantuan mobiler (alat-alat selolah),” jelasnya.
Sesuai arahan pusat pelatihan dapodik harus disosialisasikan, agar Pemerintah pusat bisa lebih baik dalam memberikan bantuan. Selama ini kesalahan terjadi karena operator sekolah tidak mengupdate data terbaru, sehingga pusat kesulitan dalam memberikan bantuan. “Harapan kita khususnya Kepala SD/SMP Negeri dan Swasta, untuk selalu mengingatkan kepada operator dalam dapodik, jika sudah sesuai data maka sekolah tidak kesulitan dalam bantuan bangunan dan mobiler lainnya,” pungkasnya. (roi)
No Responses