LUBUKLINGGAU – Usulan anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lubuklinggau senilai Rp 1,6 miliar, untuk persiapan dan pra kondisi pilkada 2018, masih belum ada kejelasan. Pasalnya dana yang diusulkan KPU itu masih dibahas dan dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi.
“Kita masih sharing dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov), karena pemilihan Walikota Lubuklinggau bersamaan dengan pemilihan Gubernur Sumsel,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Penggelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD), H Imam Senen, dijumpai di kantor walikota, Kamis (6/4).
Menurut Imam, sharing tersebut perlu dilakukan Pemkot Lubuklinggau agar tidak ada tumpang tindih anggaran. “Jangan sampai nanti provinsi menganggarkan Pemkot Lubuklinggau juga menganggarkan,” ujar Imam.
Bisa saja, Pemprov dan Pemkot Lubuklinggau sama-sama menganggarkan. Tetapi peruntukannya harus berbeda. Karena itu, pihaknya membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan Pemprov. “Sekarangkan tahapannya juga belum dimulai, untuk persiapan anggarannya bisa dimasukan ke dalam APBDP,” tegas Imam.
Seperti diketahui sebelumnya, untuk persiapan dan pra kondisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lubuklinggau 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengusulkan alokasi anggaran senilai Rp 1,6 miliar. Usulan itu disampaikan kepada pemerintah daerah agar dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Kendati APBD 2017 sudah disahkan oleh DPRD, namun KPU Lubuklinggau belum juga mendapat kabar tentang persetujuan usulan yang disampaikan. (yat)
No Responses