PALEMBANG – Menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan di depan Palembang Trade Center (PTC) Mall, Rabu (12/9/18), Komite Aksi Kedaulatan Kota Palembang (KAKKP) Kamis (13/9/18) mendatangi DPRD Palembang. Para perwakilan pekerja yang dipimpin Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel, Ramli tersebut diterima anggota dewan komisi IV.
Di depan anggota dewan, pihak pekerja meminta agar DPRD Palembang dapat membantu penyelesaian terkait masalah yang dihadapi mereka. “Kami yang terdiri ratusan pekerja tidak hanya menuntut persoalan gaji namun juga menuntut penjelasan dan kejelasan terkait PHK sepihak yang dilakukan perusahaan,” tandas Ramli.
Tak hanya itu lanjut Ramli, pihaknya juga meminta dewan melalui dinas terkait juga mengusut dan memeriksa soal Amdal PT Pandawalima Halim Bersama (PHB) yang diduga tidak memiliki izin. “Yang jelas apapun putusan dan tindakan yang diambil pihak perusahaan harus sesuai dengan aturan,” tandas Ramli.
Setelah mendengarkan keluhan dan pengaduan para pekerja, Komisi I DPRD Palembang akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pertemuan dan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan para pekerja. Dialog sendiri dijadwalkan pada Senin (17/9).
“Semua yang kita panggil tidak boleh diwakilkan. Artinya semua pihak yang kita panggil benar-benar berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi para pekerja. Contohnya pihak perusahaan misalnya harus menghadirkan pimpinan yang punya wewenang untuk mengambil putusan. Hal yang sama juga terhadap pekerja. Dimana pekerja yang hadir adalah orang yang terkena dampak langsung atas putusan perusahaan,” ujar Syafran Syarofi SE, Ketua Komisi IV DPRD Palembang.
Selain itu kata Syafran, pihak lainnya yang mereka panggil adalah Disnaker Palembang, pihak Disnaker Sumsel dalam hal ini bagian pengawasan ketenagakerjaan. “Kita harapkan dengan pertemuan dan dialog akan didapat jalan keluar dan solusi sehingga masing-masing pihak menerima satu sama lain,” tandas politisi asal Partai Golkar ini.
Sedangkan Korwil SBSI Sumsel, Ramli kembali menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah komisi IV DPRD Palembang untuk memfasilitasi dan dialog dengan berbagai pihak terkait. “Dengan dialog nanti, kita harapkan dapat diambil putusan sesuai aturan dan memang semua harus sesuai aturan. Namun jika hal terburuk tidak ketemu kesepakatan atau tidak mendapatkan putusan sesuai harapan, kita para pekerja akan tetap berjuang sampai tuntutan dipenuhi termasuk melakukan aksi turun ke jalan,” tukanya. (rob)
No Responses