UPAYA Dinas Perhubungan Kota Palembang menertibkan parkir liar melakukan gembok roda kendaraan yang membandel cukup efektif. Sayangnya, banyak pula aksi gembok roda ini justru menjadi ladang pungli. Gembok roda adalah perangkat untuk menghambat kendaraan yang melanggar aturan larangan parkir dijalankan dengan mengembok salah satu roda. Sehingga kendaraan yang melanggar terkunci tak bisa jalan.
Untuk membuka gembok roda tidak gampang. Pelanggar harus melaporkan ke Dinas Perhubungan, untuk membuka kunci setelah membayar denda atas pelanggaran yang dilakukannya. Prosedural penerapan sanksi gembok roda para pemilik kendaraan diberikan toleransi waktu 15 menit bagi para pemilik untuk segera memindahkan kendaraan masing-masing jika tidak ingin dilakukan penggembokan.
Jika waktu toleransi habis, petugas Dishub akan menggembok bagian depan dan menempel surat pemberitahuan di kaca mobil. Pemilik kendaraan juga akan mendapat surat tilang dari kepolisian. Jika pemilik kendaraan ingin gembok dibuka, harus membayar denda di Kantor Dishub.
Nah di sinilah persoalan muncul. Dalam pelaksanaannya aksi gembok kendaraan salah parkir, disatu sisi akan melancarkan arus lalu lintas. Sayangnya, praktik tersebut diduga dinodai segelintir oknum petugas Dishub untuk ‘’memeras’’ pengendara mobil.
Uma, seorang pemilik kendaraan yang pernah disaksi gembok mengatakan, tindakan penggembokan mobil saat dirinya memarkikan kendaraan sangatlah tidak beretika dan terkesan menjebak.
“Awalnya, saya mau membayar pajak di Kantor Samsat (Jalan Sumpah Pemuda, Kampus,Red). Ketika itu, saya mau memarkirkan kendaraan tak jauh dari pintu depan kantor Samsat. Justru awalnya saya diarahkan seorang tukang parkir dengan memberikan kode untuk memarkirkan kendaraan mobil di tempat tersebut,” ungkap Uma.
Setelah dirinya kembali ke mobil usai membayar pajak lanjut dia, ban mobilnya telah digembok.
“Saya terkejut dan tanya ke seorang petugas berpakaian seragam Dishub Palembang, alasannya saya melanggar parkir,’’ ujarnya.
Saat itu, dia diberi pilihan untuk membayar denda di tempat atau di kantor. Jika bayar di kantor Rp 500 ribu. Namun kalau bersedia membayar di tempat cuma membayar Rp 200 ribu.
‘’Ya mau tak mau, saya terpaksa membayar denda di tempat. Artinya kalau lihat, tindakan ini terkesan jebakan dan cara petugas untuk mencari uang saja,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dishub kota Palembang, Sulaiman Amin menegaskan tak menutup mata atas persoalan tersebut.
Dirinya menyatakan, masyarakat dapat melapor ke nomor telepon 0711 441175 jika ada petugas Dishub yang ‘nakal’.
`“Aturannya ditilang. Petugas hanya menahan SIM atau STNK dan diserahkan ke pengadilan, sama seperti polisi. Jadi tidak ada denda yang bisa diselesaikan di tempat. Kalau ada petugas mau 86 (damai, red), laporkan ke Dishub,” ucapnya. Sulaiman melanjutkan, sesuai aturan, jika ada kendaraan mobil yang rodanya digembok, segera dibuka setelah ditilang STNK atau SIM.
Pihaknya berpegang dengan Perda No 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi. Selama ini banyak kejadian dialami pengendara yang masih berada di dalam mobil, tetap rodanya dikunci.
Kalau masih ada pengendara dalam mobil, petugas awalnya menegur terlebih dahulu untuk segera memindahkan kedaraannya.
‘’Kenyataannya, setelah ditunggu hingga 10-15 menit, masih tidak dipindahkan. Maka tetap saja rodanya kita kunci. Kita anggap ada unsur kesengajaan menentang aturan, supaya masyarakat sadar,” paparnya.
Kebijakan ini terus digencarkan untuk mengurangi kemacetan di kota Palembang. Menurutnya, masih banyak titik di Kota Palembang menjadi perhatian sesuai laporan masyarakat.
Diantaranya, Balayuda, LIA, TK Izzudin, sekolah Baptis, SMKN 2 Palembang. “Memang kebanyakan sekolah, kita minta pihak sekolah ikut berperan. Tapi kita awasi terus,” lanjutnya.
Dishub Palembang, dikatakan Sulaiman, semakin aktif melakukan tindakan tegas dengan mengunci roda sejak tahun 2015. Saat ini, ada 6 kendaraan patroli dan 50 kunci roda. “Kita terus tambah, rencananya tahun depan jadi 10 kendaraan patroli dan 100 kunci roda,” imbuhnya.
Sulaiman menyatakan, pihaknya terus melakukan perluasan patroli. “Dulunya hanya ditengah kota, sekarang kita menjangkau pinggiran. Semua yang parkir mobil di badan jalan, akan ditindak,” tegasnya.
Jika ternyata dilapangan ada petugas parkir yang mengarahkan parkir di badan jalan, maka juga mendapat sanksi tegas. “Surat tugas petugas parkir itu akan ditarik,” tutupnya. (kie)
No Responses