PALEMBANG – Pasca ditangkapnya Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir (AW) Nofiadi Mawardi alias Ofi, oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Minggu malam (13/3), sekitar pukul 22.00 WIB, di kediamannya di Jalan Musyawarah, RT 26/05, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, ternyata berbuntut panjang.
Bahkan, salah satunya berimbas besar terhadap rencana pernikahan Ofi, sapaan akrab AW Nofiadi, dengan sang kekasih hati Anggita Moran, karyawan BJB. Pantauan Palembang Pos, Kamis (17/3), sekitar pukul 16.00 WIB, rumah Anggita Moran, di Jalan Letnan Murod, RT 10, No 26, Kelurahan 20 Ilir DIV, Kecamatan Ilir Timur (IT) I, tampak tertutup rapat.
Di rumah dengan dinding bercat kuning itu, hanya tampak sebuah mobil Honda City warna silver Nopol BG 413 BI, dan satu unit motor Vespa terparkir di garasi rumah. Saat wartawan koran ini mendatangi dan mengucapkan salam, tidak ada seorang pun yang keluar. Namun, setelah ditunggu berapa lama, akhirnya seorang ibu paruh baya, yang diduga ibunda Anggita Moran keluar rumah, dan menghampiri wartawan koran ini.
“Adek darimana?” tanya ibu berkulit putih tersebut. Saat dijawab dari media, sontak ibu tersebut langsung menjawab keluarganya tidak bisa ditemui. “Maaf nian yo Dek, keluargo lagi pegi galo, jadi katek yang biso ditemui,” kata ibu tersebut.
Salah satu tetangga Anggita yang berhasil diwawancarai, Dewi (45) mengatakan, keluarga Anggita Moran dikenal keluarga yang baik. “Kalau untuk bersosialisasi bisa dibilang jarang. Ya, mungkin karena kesibukan dia (Anggita) ya,” ujar Dewi saat dibincangi di rumahnya.
Dewi mengungkapkan, jika Anggita itu tinggal di rumah kakeknya yang bernama Zakaria. Selain bersama kakeknya, Anggita juga tinggal bersama ibunya yang kerap dipanggil warga sekitar dengan sebutan Ijah. “Kalau ayahnya sudah meninggal, sementara kakak Anggita yaitu Angga bekerja di Lampung,” kata Dewi.
Di tempat sama, sejumlah warga sekitar di kediaman Anggita yang berhasil diwawancarai mengatakan, sudah mengetahui bahwa tanggal 30 April 2016 mendatang, Anggita akan menikah. Bahkan, rencananya tanggal 17 April mendatang akan diadakan antar-antaran.
“Kami dapat kabar seperti itu Dek. Untuk jadi dak jadinyo, kareno ada masalah ini, kami dak tahu pasti Dek,” ucap sejumlah warga. Sejumlah warga juga menyebut, dalam beberapa hari terakhir, keluarga Anggita jarang kelihatan atau keluar rumah. “Kita tidak tahu persis Mas untuk detailnya, tapi seperti itulah,” seloroh salah satu warga tersebut.
#Urine, Darah dan Rambut Positif Narkoba
Di sisi lain, BNN masih melakukan pemeriksaan terhadap Bupati OI Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi alias Ofi. Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan status Ofi. “Kami masih ada waktu 3 x 24 jam. Jadi belum bisa dipastikan status dia. Nanti akan diumumkan setelah hari Sabtu,” katanya di Markas BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (17/3).
Kendati demikian, ujar dia, hasil labotorium menyebutkan bahwa Sang Bupati tak bisa menghindar soal keterkaitan narkoba. “Tes urine, darah dan rambut sudah positif. Tinggal menunggu hasil penilaian wawancara saja,” jelasnya.
Dia melanjutkan, Ofi juga masih dalam keadaan sehat selama pemeriksaan di BNN. “Keadaannya sehat. Dia juga mau makan. Sekarang dia masih di dalam ruangan pemeriksaan,” pungkasnya.
Sementara itu, BNN terus menelisik dengan teliti guna menemukan benang merah pada kasus penyalahgunaan narkoba Bupati OI AW Nofiadi Mawardi alias Ofi. Kepala BNN Komjend Budi Waseso mengaku, pihaknya tengah mendalami peran seorang pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan.
Oknum PNS ini, kata dia, diduga menyuplai narkoba kepada jajaran elit di pemerintahan Ogan Ilir. “Penyuplai salah satu rumah sakit jiwa sedang kami dalami. Dia PNS dan mengelola satu apotek. Menurut informasi awal (apotek) milik PNS itu,” kata pria yang akrab disapa Buwas itu di Markas BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (17/3).
Buwas juga mengklaim, sudah mendeteksi nama-nama pejabat Ogan Ilir yang diduga pernah melakukan transaksi dengan oknum PNS itu. Kendati demikian, Buwas mengaku hanya akan memproses oknum PNS itu saat ini.
Dia menerangkan, jika benar oknum PNS tersebut menjadikan apotek sebagai sarang penyalahgunaan narkotika, maka dirinya akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Karena dari mana uang PNS untuk beli narkoba. Pasti ada penyimpangan dia memakai uang negara. Kalau benar dia menyuplai, kita akan kenakan pasal TPPU,” tandas mantan Kabareskrim Mabes Polri itu.
#Bupati Nyabu, Bukti
Ketertutupan Informasi
Sedangkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Abdulhamid Dipopramono mengatakan, tertangkapnya Bupati Ogan Ilir AW Nofiadi alias Ofi, terkait penyalahgunaan narkoba menunjukkan keterbukaan informasi proses pilkada di Indonesia masih buruk. Padahal, bupati tersebut terbiasa mengonsumsi sabu dan baru saja dilantik.
“Seharusnya pada saat pencalonan sudah dibuka ke publik tentang informasi pribadi para calon. Baik terkait pendidikan, kesehatan, harta kekayaan, maupun gaya hidupnya,” kata Hamid melalui siaran persnya, Rabu (16/3).
Dijelaskan bahwa dalam UU KIP Pasal 17 huruf (h) disebutkan, informasi pribadi memang termasuk yang dikecualikan atau merupakan informasi rahasia. Informasi tersebut meliputi riwayat dan kondisi keluarga, riwayat kondisi kesehatan dan pengobatan baik fisik maupun psikis, hingga kondisi aset, keuangan serta catatan berkaitan pendidikan formal maupun nonformal.
Namun demikian, pada Pasal 18 UU KIP disebutkan bahwa hal-hal itu tidak berlaku atau bukan merupakan rahasia jika berhubungan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. “Bupati adalah jabatan publik sehingga pada saat mencalonkan seharusnya sudah membuka data dan informasi pribadinya. Mestinya KPU juga tegas soal ini karena sudah memiliki PKPU Nomor 1 Tahun 2015 yang mengadopsi seluruh isi UU KIP,” tegas Hamid.
Dalam kasus Nofiadi, KIP polisi harus menyelidiki rekam medis yang dilakukan menjelang Nofiadi mendaftar sebagai calon bupati. Harus diselidiki apakah ada manipulasi oleh tim dokter dan rumah sakit yang memeriksanya, atau hasil pemeriksaan tersebut tidak dibuka ke publik yang artinya melanggar PKPU Nomor 1/2015.
“Bisa jadi KPU setempat yang bermasalah sehingga meloloskan calon bupati pecandu narkoba. Ke depan mengenai informasi pribadi calon kepala daerah harus dimasukkan dalam UU Pilkada sebagai informasi terbuka, agar mengikat,” tambahnya. (cw02/sam/Mg4/jpnn)
No Responses