MURA – Sidang perdana gugatan Perkara Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Hj Ratna Machmud-H M Zabur Nawawi ke Mahkama Konstitusi (MK), dijadwalkan hari ini (11/1). Menghadapi gugatan tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah Musi Rawas (KPUD Mura) bersama tim advokasinya telah mempersiapkan jawaban maupun alat bukti yang diperlukan.
“Jadwal sidang perdana dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon baru akan dilakukan besok (hari ini), tetapi kita sudah menerima salinan permohonannya, karena itu kita selaku termohon bersama tim advokasi telah menyusun jawaban untuk menyangga permohononan pemohon, meskipun belum diketahui kapan agenda penyampaian jawaban,” ungkap Devisi Hukum KPUD Mura, M Hidayat, dihubungi via ponselnya, kemarin (10/1).
Selain itu, menurut Dayat, untuk menghadapi gugatan dari tim paslon nomor urut 1, pihaknya juga telah menyiapkan alat bukti yang akan diperlukan dalam persidangan. “Sekarang kita sudah di Jakarta untuk menjalani sidang di MK,” ujarnya.
Mengenai hasil keputusan MK atas gugatan yang dilakukan paslon nomor urut 1 dikatakan Dayat, pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada MK. Namun selaku pihak termohon tentu pihaknya akan mempertahankan/memperjuangkan apa yang telah diputuskan dalam pleno hasil pilkada Mura. “Apapun yang telah kita (KPUD Mura) putuskan akan kita perjuangkan,” ujar Dayat.
Karena lanjut Dayat, semua program dan kegiatan yang dilaksanakan KPUD Mura sudah sesuai dengan jadwal dan peraturan yang ada. “Tapi apapun yang diputuskan MK itu akan kita hormati,” tegas Dayat.
Sementara itu, H Darmadi Djufri selaku kuasa hukum/advokad KPUD Mura, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan panjang lebar terkait materi persidangan. Karena besok (hari ini) baru akan dimulai sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan sengketa pilkada Mura atau dengan kata lain mendengarkan permohonan termohon.
Persiapan yang sama juga dilakukan KPUD OKU, untuk menghadapi sidang gugatan Paslon nomor urut dua Hj Percha Leanpuri-HM Nasir Agun (pemohon). “Pada 8 Januari lalu, kita sudah mendengarkan keterangan pemohon. Yang diajukan oleh pemohon sebagian besar adalah dugaan terkait, terhadap KPU meminta MK untuk membatalkan SK rekapitulasi yang kita gelar 16 Desember lalu. Untuk menghadapi siding lanjutan pada 13 Januari mendatang, kami juga telah siapkan bukti dan fakta-fakta yang ada,” ungkap Ketua KPU OKU, Naning Wijaya kepada Palembang Pos melalui pesan singkat smartpone, Minggu (10/1).
Dari gugatan termohon itu, lanjut dia, pihaknya tidak akan menganggap remeh, meski yang diajukan sebenarnya tidak masuk dalam kategori untuk gugatan ke MK. Lebih menyangkut persoalan keterlibatan ASN, atau proses Pilkada. Sementara, sesuai dalam ketentuan yang ada, untuk gugatan ke MK, lebih kepada hasil Pilkada, seperti selisih suara, dimana untuk Kabupaten OKU, selisih suara bisa digugat ke MK berkisar 1,5%.
“Kami sudah menyiapkan jawaban dan alat bukti untuk menjawab tuduhan pemohon. Kami optimis, gugatan pemohon akan ditolak. Tapi, kami tidak akan pernah meremehkan gugatan pemohon. Semua fakta-fakta akan kami tunjukan ke MK, sehingga alat bukti yang disiapkan dapat membuat MK menolak gugatan pemohon seluruhnya,” ucapnya.
Masih kata Naning, adapun hasil untuk mengetahui apakah gugatan pemohon (Paslon nomor urut dua) diterima atau ditolak, baru akan diketahui pada 18 Januari atau pekan depan. “Jadi pekan depan itu, kita akan mengetahui Putusan MK masuk atau tidaknya pokok perkara yang diajukan pemohon,” imbuhnya. (yat/len)
No Responses