JAKARTA - Terpilihnya Komjend Tito Karnavian sebagai Kapolri, memberikan harapan baru bagi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) atau selama ini dikenal dengan nama Komnas Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI).
Ketua LPAI Seto Mulyadi menyampaikan lima harapan kepada Polri di bawah kepimpinan Tito Karnavian ke depan. Pertama, Polri diminta menghindari penyelesaian kasus dengan cara menikahkan pelaku pemerkosaan dengan anak yang menjadi korbannya.
“Jangan sampai anak-anak korban pemerkosaan diminta menikah dengan predator. Karena akan menambah traumatis bagi korban,” kata Kak Seto, sapaan akrabnya, dalam keterangan persnya, Sabtu (25/6). Kedua, terkait kasus yang melibatkan oknum personel Polri, dia juga mengimbau Kapolri untuk memberikan santunan kepada anak-anak dari orang tua yang meninggal atau pun cacat akibat tindakan tidak profesional personel Polri.
Ketiga, menjatuhkan sanksi organisasi seberat-beratnya dan menjalankan penindakan hukum (pidana) kepada personel Polri yang terbukti melakukan tindakan kejahatan terhadap anak. Keempat, mengingat profesi sebagai polisi memiliki risiko bahaya yang tinggi, maka Polri memberikan asuransi bagi personelnya sebagai wujud kepedulian terhadap keluarga personel.
“Ketika dalam penugasan personel mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, manfaat asuransi tersebut sepenuhnya dialokasikan bagi anak-anak personel yang bersangkutan,” ujarnya. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepekaan kerja para personel Polri. “Khususnya yang bertugas di unit perlindungan anak,” pungkasnya.
Sementara itu, pengajuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang baru saja disetujui DPR, tak luput dari perhatian Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.
Bagi Haris, mantan Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya itu menarik, tapi harus dikawal dalam melakukan perubahan terhadap wajah kepolisian. “Menurut saya Tito ini menarik sih, satu modal besar perubahan wajah Polri. Tapi juga kalau tidak dikawal oleh masyarakat, media, oleh masyarakat sipil dia juga punya potensi untuk melakukan (kebijakan) tidak populis,” kata Haris, usai menyerahkan dokumen ke Pansus RUU Terorisme di DPR.
Dia meyakini dari sisi track record, meski dibilang cukup sukses di bidangnya, Tito bukan tidak punya catatan pelanggaran HAM. Contoh ketika menjabat Kapolda Papua, ada beberapa kasus tidak ada kejelasan pertanggungjawabannya. Begitu juga saat memimpin Densus 88 Antiteror.
“Ada hal-hal tertentu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tidak sesuai hukum. Ketika dia menjadi Kapolda dan baru-baru menjadi kepala BNPT, bikin statement tidak apa-apa melanggar HAM dalam pemberantasan terorisme,” ujar Haris.
Begitu saat menjabat Kapolda Metro, lanjut Haris, diakuinya ada kesuksesan Tito ketika bisa mengeleminir kekerasan dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, tapi juga dia mengkriminalkan buruh dan LBH Jakarta, mendukung Ahok (Gubernur Basuki T Purnama-red) melakukan penggusuran.
Karena itu, Haris mengatakan dalam memimpin korps Bhayangkara ke depan, Komjen Tito perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak. Termasuk dalam memerangi terorisme dengan tetap menghormati hak asasi dan prinsip hukum.
#Biarkan Tito
Pilih Wakilnya
Selain itu, Tito telah tuntas menyelesaikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR, Kamis (23/6). Komisi Hukum secara bulat menyetujui Tito sebagai calon Kapolri. Yang menarik adalah isu tentang siapa wakil Kapolri yang ideal untuk mendampingi Tito, kembali jadi perbincangan.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta supaya Tito diberi keleluasaan memilih siapa wakil yang pas untuk mendampinginya membenahi institusi Polri. “Beliau (Tito, red) pada saatnya akan memilih. Serahkan saja ke yang bersangkutan. Siapa yang buat dia nyaman bersama wakilnya. Presiden juga tidak akan dikte wakapolrinya. Dia barus tunjuk yang bisa membuat dia nyaman,” kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, di gedung DPR Jakarta.
Bagi DPR, lanjut politikus Golkar itu, hasil FnP akan dibawa ke sidang paripurna 27 Juni mendatang. Kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadwalkan pelantikan Komjen Tito dan pemberhentian Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Terkait program kerja 100 hari pertama yang mendesak harus dilakukan Tito, kata Bamsoet, melakukan pembenahan ke dalam, percepatan reformasi birokrasi internal.
Sejalan dengan itu Tito harus melakukan komunikasi dengan para seniornya di Polri. Bamsoet juga menyarankan untuk sementara waktu Kapolri baru tetap pertahankan Wakapolri Komjen Budi Gunawan. “Saran saya Kapolri yang nanti dilantik tetap gandeng Wakapolri yang sekarang agar penetrasi lebih smooth,” pungkasnya.
#Rekam Jejak Tito Versi Pengamat
Sementara itu, Pengamat Masalah Keamanan Valens Daki-Soo menilai, penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri yang baru merupakan keputusan besar dari Presiden Joko Widodo. Keputusan itu mencerminkan kecerdasan, visioner, pertimbangan strategis dan komitmen serius untuk mentransformasi wajah Polri ke depan.
Valens menilai, Tito adalah sosok polisi intelektual dengan segudang catatan meyakinkan. Baik dalam pendidikan maupun penugasan. “Tito punya rekam jejak yang meyakinkan dan dapat diandalkan. Dia peraih Adhi Makayasa sebagai alumnus terbaik Akpol 1987, menyabet dua gelar setara master di Inggris dan Selandia Baru, lalu meraih gelar doktor di Nanyang Technological University (NTU),” ujar Valens.
Menurut Valens, Tito juga mengukir prestasi prima dalam operasi penugasan. Bersama tim khusus kepolisian bersandi Cobra, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut berhasil menangkap Tommy Soeharto yang diburu karena terlibat kejahatan pembunuhan seorang hakim.
Selain itu, bersama Satgas Bom dan Densus 88, Tito juga memegang peranan dalam operasi penanganan teror. Termasuk operasi penindakan dua pentolan teroris Azhari dan Noordin M Top.
“Jadi, keputusan Presiden Jokowi mencerminkan kecerdasan visioner, karena dia memilih secara objektif dan independen seorang figur muda di tubuh Polri untuk menjadi pimpinan tertinggi di institusi penegakan hukum itu. Presiden melihat kemampuan Tito dalam mengubah wajah Polri ke depan,” ujarnya.
#Inilah yang Mahal dari Tito Karnavian
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengomentari terpilihnya Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Mantan petinggi di Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengatakan, akan ada suasana baru keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbeda secara nasional.
Saut menuturkan, Tito punya pengalaman menetap cukup lama di Singapura. Menurut dia, Tito selama di Singapura tentu belajar mengenai kompleksitas isu keamanan, ketertiban, termasuk masalah korupsi. “Itu yang mahal dari Pak Tito,” ujar Saut, Sabtu (25/6).
Saut pun memperkirakan hubungan KPK dengan Polri akan semakin baik jika kelak Tito sudah resmi dilantik sebagai Kapolri. Harapannya, KPK dan Polri bisa meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan korupsi.
Kerja sama itu termasuk dalam menerima dan memverifikasi laporan harta kekayaan anggota Polri. KPK mendorong Polri membentuk unit LHKPN sendiri yang memeriksa kekayaan para polisi. “LHKPN internal itu lebih menjamin keberlanjutan dan pengawasanya juga,” katanya.
Saut juga menyarankan supaya laporan harta kekayaan diberlakukan sejak seseorang menjadi anggota Polri. Sehingga, KPK nantinya hanya menerima LHKPN dari anggota Polri pada tingkat jabatan tertentu. “Jadi bila perlu sejak masuk polisi LHKPN dilaporkan di internal. Nanti pada tingkat jabatan tertentu baru dijadikan laporan atau tembusan ke KPK,” kata Saut. (boy/fir/fat/esy/jpnn)
No Responses