PALEMBANG - Penundaan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tiga pemerintah daerah (pemda) di Sumsel yakni Pemrov Sumsel, Kabupaten PALI, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berdampak luas. Bukan hanya kalangan kontraktor yang harap-harap cemas, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga ketar ketir.
Jika kontraktor khawatir penundaan tersebut akan berpengaruh pada pembayaran terhadap sejumlah paket kegiatan (proyek) yang telah digulirkan dari Pemda, maka PNS juga khawatir akan berpengaruh pada pembayaran gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang akan dikeluarkan. Hal tersebut harus dilakukan mengingat terjadinya penundaan pencairan DAU Sumsel yang dilakukan Pemerintah Pusat.
“Mungkin nanti ada kegiatan yang terpaksa kita tunda,” ungkap Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman, kepada wartawan koran ini usai melantik pejabat struktural dilingkungan Pemprov Sumsel yang berpusat di Auditorium Graha Bina Praja, Rabu (24/8).
Mukti menambahkan, pihaknya juga memastikan TPP akan tetap dibayarkan 12 bulan full. Namun, kemungkinan besarannya dipangkas karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Mukti menampik adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa TPP yang akan dicairkan hanya sebatas 10 bulan saja. “Kita kemungkinan akan melakukan penundaan pembayaran terhadap TPP dan memangkas dana perjalanan dinas, serta meniadakan kegiatan seminar.
Disinggung mengenai adanya penundaan untuk pembayaran kepada pihak ketiga, Mukti mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan lebih lanjut. Pihaknya juga akan menjelaskan dengan pihak kontraktor atau pihak ketiga untuk memaklumi kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah kacau.
“Ini kan hanya penundaan, bukan peniadaan. Untuk itu, kami minta kepada pihak ketiga supaya bersabar sedikit sambil menunggu dana itu cair,” pinta Mukti.
Terkait besaran dana yang akan dibayarkan Pemprov Sumsel kepada pihak ketiga, Mukti enggan berkomentar lebih banyak. Kendati demikian, Mukti mengaku memiliki data mengenai besaran dana yang akan dibayarkan ke pihak ketiga.
“Kami minta pada pihak ketiga supaya tidak resah, pasti akan kita bayarkan meskipun nanti terlambat,” kata dia lagi.
Sementara Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) Kota Palembang, Hadi Pranoto mengatakan, kebijakan tersebut bisa merugikan kalangan kontraktor. Pasalnya, jika belum ada atau terjadi penundaan pembayaran kegiatan, akan mengancam kelangsungan usaha dari kontraktor ini. Belum lagi, kontraktor telah terikat kontrak pembiayaan dengan perbankan. “Kebanyakan kontraktor tentunya akan meminjam kredit kepada perbakan sebagai modal untuk mengerjakan proyek pemerintah tersebut,” kata dia, Rabu (24/8).
Maka dari itu, pihaknya juga akan mencoba melakukan pembahasan kembali ke pemerintah daerah terkait hal ini. Sehingga sebisa mungkin pembayaran akan kegiatan proyek yang telah digulirkan akan tertunda. “Caranya bisa dengan membatalkan rencana kegiatan yang belum berjalan, tapi jangan sampai mengganggu sejumlah proyek yang telah dikerjakan,” katanya.
Hadi menambahkan, kondisi ini tentunya memperpanjang rentetan beban di kalangan pengusaha konstruksi. Mengingat paket kegiatan yang dikeluarkan pemda jumlahnya dapat terbilang minim. “Mungkin karena pemangkasan anggaran yang dilakukan beberapa kali sebelumnya, sehingga jumlah paket kegiatan yang dapat direalisasikan turut berkurang,” bebernya.
Untuk itu, tambah Hadi, pemerintah hendaknya dapat kembali mengkaji kebijakan tersebut. Sebab akan banyak dampak yang negatif yang ditimbulkan jika nantinya pembayaran terhadap proyek pemerintah tertunda. “Proyek-proyek pemrintah ini memiliki efek yang besar dalam pergerakan perekonomian, jadi jika ada keterhambatan tentunya akan memperngaruhi hal-hal lainya,” katanya. (ety/ika).
No Responses