GARUT – Bupati Garut Rudi Gunawan membantah bahwa banjir bandang yang terjadi, Selasa (20/9) malam, merupakan dampak dari penebangan pohon berlebihan di wilayahnya. Menurut dia, bencana tersebut murni karena curah hujan yang tinggi.
“Akibat hujan deras itu, air yang berasal dari sungai-sungai kecil yang jumlahnya puluhan menumpahkan airnya semua ke Sungai Cimanuk sehingga menjadikan Sungai Cimanuk meluap. Hulu Sungai Cimanuk di wilayah Cisurupan mengalir ke Banyombong kemudian ke Samarang dan Tarogong Kidul, pendangkalan memang ada, tapi Sungai Cimanuk saat ini kondisinya sangat lebar,” ujarnya, Rabu (21/9).
Mengenai penggundulan hutan di Garut, ditegaskannya tak berkaitan sama sekali dengan banjir. Pasalnya, hutan yang gundul di Garut akibat ilegal loging masuk wilayah aliran Sungai Cibantarua dan Cilaki.
Aliran air dari kedua sungai tersebut sepengetahuannya tidak terhubung langsung ke Sungai Cimanuk. Tapi hal berbeda justru disampaikan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Dia mengatakan, kerusakan hutan bisa dikatakan menjadi salah satu faktor penyebab banjir.
Untuk mengantisipasi illegal loging, lanjutnya, Pemkab sudah melakukan beberapa langkah. Termasuk bersama jajaran Kodim dan Polres Garut sudah meminta dan menggerakan masyarakat supaya ilegal logging tidak terus bertambah.
“Untuk menanggulangi kerusakan hutan banyak faktor yang harus diperhitungkan, salah satunya bagimana cara memelihara hutan. Tapi, pemkab punya komitmen, semua aparat pemerintah daerah sangat menginginkan hutan ini utuh, Garut ini wilayah kabupaten pertanian, kalau kabupaten pertanian hutannya terganggu, artinya airnya pun terganggu, pertanian bagaimana kalau airnya terganggu,” katanya.
#Minta Warga Garut Berhenti Rusak Hutan
Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut akibat kerusakan hutan. Penebangan tidak bertanggung jawab di beberapa wilayah Garut menyebabkan berkurangnya serapan air di hulu dan berdampak kawasan hilir.
Menyikapi permasalahan tersebut, pihaknya akan melakukan penghijauan sebagai langkah penanggulangan jangka panjang. ”Saya meminta kepada masyarakat di sekitar lokasi tersebut untuk menghentikan perusakan hutan, penebangan hutan,” tegas pria yang akrab disapa Aher tersebut usai rapat koordinasi bersama Menpora di The Trans Luxury Hotel, Rabu (21/9).
Terkait penanganan pascanbencana, Aher mengungkapkan, pemerintah provinsi sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk mendirikan posko dan memberikan bantuan.
”Mitigasi bencana seperti posko, bantuan sudah mulai dikirimkan sejak tadi malam. Tim SAR sudah mencari korban, sudah menemukan korban juga kalau mitigasi kami bergerak cepat,” ucap Aher.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa meminta agar Kabupaten Garut dan Sumedang segera mengurus pencairan dana tanggap bencana ke Pemprov Jabar. Menurutnya, proses pencairan dana bencana dijanjikan cepat jika pihak pemda sudah menetapkan status tanggap darurat.
”Bupati dan Sekda Garut diminta untuk segera mencairkan dana bencana untuk disetujui gubernur dan Biro Keuangan Setda,” tegas Iwa. Iwa memaparkan, berdasarkan laporan Biro Keuangan dana tanggap darurat yang ada di kas Pemprov Jabar mencapai Rp 10 miliar.
Namun, jika kebutuhan lebih besar pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melihat posisi kas. Penetapan status tanggap bencana penting karena menjadi syarat pencairan. ”Agar makin cepat proses pengiriman surat pengajuan pencairan akan langsung diantar langsung oleh kurir tidak melalui pos,” ungkapnya.
Di sisi lain, tragedi banjir bandang di Garut dan longsor di Sumedang, Jawa Barat yang menelan puluhan korban jiwa membuat PDI Perjuangan tergerak untuk mengirim bantuan pangan dan pengobatan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun mengirimkan 100 kadernya yang tercatat sebagai personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk membantu korban becana.
Tim Baguna dipimpin langsung oleh ketuanya, Sadarestuwati yang juga anggota Fraksi PDIP DPR. Menurut Sekretaris Baguna PDIP Alvian Veoh, kegiatan yang dilakukan sayap partai PDIP itu antara lain pencarian dan pertolongan (SAR), evakuasi korban, pengobatan dan penyediaan dapur umum.
“Baguna Pusat PDIP menerjunkan kekuatan personel 100 orang dan sepuluh unit kendaraan. Kegiatan yang dilakukan oleh Baguna terdiri dari SAR, pelayanan kesehatan, dapur umum, dan membersihkan lingkungan,” ujar Alvin sebagaimana siaran pers Baguna, Kamis (22/9).
Ia memerinci, tim Baguna pusat disebar ke sejumlah titik bencana. Untuk wilayah Kabupaten Garut, tim Baguna ditempatkan di Kecamatan Cimacan dan Tarogong Kidul. Sedangkan untuk bencana longsir di Sumedang, tim Baguna ditempatkan di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Cimandiri dan Sumedang Selatan.
Menurut Alvin, Baguna sudah mendirikan posko kesehatan di daerah bencana pada 20 September lalu. Sejauh ini, jumlah warga yang berobat di posko pelayanan kesehatan Baguna mencapai 1.500 orang. Alvin menambahkan, tim Baguna akan bertahan selama beberapa hari ke depan. “Rencana operasional Baguna berlangsung selama tujuh hari,” jelasnya.
Bencana di Garut juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hari ini Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistyo, Kepala Badan NAsional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, serta Kepala dan Sekretaris Baguna PDIP bersama-sama meninjau lokasi bencana. Alvian menambahkan, beberapa waktu lalu Baguna PDIP sudah menjalin kerja sama dengan Basarnas. Kerja sama itu mencakup pelatihan dan penanggulangan bencana alam.
#Petakan Daerah Rawan Longsor
Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan akan meneliti kondisi tanah di Sumedang dan Garut, Jawa Barat yang menyebabkan bencana longsor. Siti juga meminta derah melakukan inventarisasi lokasi rawan bencana. Menurut dia, ada banyak penyebab longsor. Bisa karena kualitas tanah dan faktor lingkungan.
“Ada kawasan rawan longsor karena jenis-jenis tanah tertentu. Dalam proses geomorfologinya itu nanti kelihatan. Apakah longsor atau jatuh karena vegetasinya tipis. Itu kelihatan karena jatuh materialnya ke bawah, itu mulai dari sub soil sampai ke parent material-nya itu kelihatan. Itu saya lagi minta diteliti,” kata Siti di kantor kepresidenan.
Siti menduga persoalan yang dihadapi saat ini di Sumedang adalah karena lokasi rawan bencana yang berdekatan dengan pemukiman warga. Sebagai contoh, terdapat daerah yang memiliki beban pohon yang sangat banyak tapi tetap terjadi longsor. Itu kondisi tanah di daerah tersebut.
Karena itu Siti juga mendorong agar pemerintah daerah lebih reaktif mengambil tindakan penanganan dan pemetaan lokasi rawan bencana. “Jadi kondisi darurat harus diketahui, ditangani, baru setelah itu dilakukan rehabilitasinya,” pungkasnya. (igo/dil/sam/jpnn)
No Responses