Soal Penetapan Paslon
MUARA ENIM,—
DPD Partai Golkar Muara Enim, akhirnya mengambil sikap menggugat surat penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim nomor 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 yang dikeluarkan KPUD Muara Enim.
Itu dilakukan, karena dalam surat penetapan Paslon yang ditetapkan pada rapat pleno tersebut dipimpin Ketua KPUD, Rohani SH , Senin (12/2/18) itu, nama Partai Golkar tidak dimasukkan dalam surat penetapan itu sebagai partai pengusung Paslon Cabup dan Cawabup Dr H Syamsul Bahri SH MM dan Ir H Hanan Zulkarnain (SBH).
KPUD hanya mencantumkan Partai Nasdem, Gerindra, PBB dan PAN dengan jumlah 13 kursi. Padahal, Partai Golkar merupakan partai pengusul Paslon SBH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim sesuai SK DPP Partai Golkar dan surat B1KWK Partai Golkar yang telah disampaikan ke KPUD pada saat pendaftaran Paslon.
Gugatan itu disampaikan PLT Ketua DPD Partai Golkar Muara Enim, H Medi Basri melalui Penasehat Hukumnya advokat Riasan Syahri SH MH. “Jadi gugatan itu sudah kami sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Muara Enim tadi pagi dan diterima langsung Ketua Bawaslu Muara Enim,” jelas Riasan Syahri, dalam jumpa pesrnya kepada awak media di kantor DPD Partai Golkar, Selasa (13/2/18).
Pada jumpa per situ, Risan didampingi PLT Ketua DPD Partai Golkar Muara Enim, H Medi Basri dan Sekretarisnya, H Yandra Iskandar serta sejumlah kader Partai Golkar lainnya.
Menurutnya, gugatan itu disampaikan ke Bawaslu, karena lembaga itu yang menyelsaikan sengketa Pilkada baik Parpol maupun Paslon. “Terus terang, kami bereratan penetapan KPUD Muara Enim yang sama sekali tidak mencantumkan Partai Golkar sebagai pengusul ataupun pengusung Paslon Cabup dan Cawabup Syamsul Bahri dan Hanan Zulkarnain. Surat penetapan yang dikeluarkan KPUD benar benar telah merugikan partai Golkar,” tegasnya.
Dijelaskan Riasan, selama ini KPUD Muara Enim tidak pernah menyampaikan selembar suratpun kepada Partai Golkar, sebagai pemberitahuan apakah usulan yang dilakukan Partai Golkar kepada Paslon H Syamsul Bahri dan Hanan Zulkarnain MTP ada masalah atau tidak.
“Jika ada surat dari KPUD, tentunya kami dari awal akan melakukan upaya dan ada dasar kami untuk melakukan gugatan. Namun tiba tiba pada saat rapat pleno penetapan Paslon tersebut, KPUD telah mencoret nama Partai Golkar dengan tidak mencantumkan Partai Golkar pada SK penetapan Paslon tersebut,” tegasnya.
Dijelaskannya, gugatan tersebut ada tenggang waktu selama 3 hari untuk dilakukan perbaikan. Kemudian ada tenggang waktu selama 7 disidangkan apakah gugatan tersebut duterima atau tidak. “Selain gugatan ke Bawaslu, kita juga bisa lakukan gugatan surat penetapan itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegasnya.
Di tempat yang sama, PTL Ketua DPD Partai Golkar Muara Enim, H Medi Basri, sangat kecewa dengan surat penetapan Paslon yang diterbutkan KPUD. “Surat penetapan Paslon yang diterbitkan KPUD, telah merugikan Partai Golkar, terlebih. Kerugian itu tidak saja pelaksanaan Pilkada tetapi pada Pileg tahun 2019 mendatang,” tegas Medi.
Dia menduga, ada permainan politik yang dilakukan KPUD Muara Enim dalam penerbitan surat penetapan paslon tersebut. Selain itu dia juga menilai ada kewenang wenangan yang dilakukan KPUD dalam penerbitan surat penetapan Paslon dengan mencorat Partai Golkar sebagai Partai Pengusul atau pegusung Paslon Cabup dan Cawabup Syamsul Bahri dan Hanan Zulkarnain.
Sementara itu, Ketua KPUD Muara Enim, Rohani SH melalui Komisioner Divisi Hukumnya, Novrizah Fahlevi Fahlevi, ketika dikonfirmasi mengatakan siap menghadapi gugatan tersebut.
“Sikap KPUD Muara Enim siap menghadapi gugatan permasalahan terhadap surat penetapan Paslon yang telah kita tetapkan. Apapun keputusannya KPUD siap mengahadapinya,” tegas Novrizah Fahlevi yang berhasil dihubungi melalui ponselnya, Selasa (13/2/18).
Menurutnya, KPUD siap mengahadapi semua resiko atas keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian KPUD tetap pada keputusan yang telah ditetapkan. (luk)
No Responses