PALEMBANG - Program sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), nampaknya tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Dari target 13 ribu rumah untuk Sumatera Selatan, hanya 800 rumah saja yang terealisasi.
Dikatakan Ketua DPD REI Sumsel, Ir Harriadi Bengawan MM, mulai 1 Januari 2016 ini harga rumah murah yang diperuntukkan bagi MBR atau penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kembali mengalami kenaikan. Yakni mencapai Rp 6,5 juta, jadi harga rumah ini menjadi Rp 116,5 juta dari harga sebelumnya Rp 110 juta.
Kenaikan tersebut memang selalu terjadi setiap tahunnya, karena melihat dari harga material bangunan serta biaya upah yang selalu mengalami kenaikan. Menurutnya, kenaikan harga ini tidak akan berdampak pada daya beli golongan MBR. Pasalnya, pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan agar masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah.
“Untuk unit yang dibangun memang saat ini hanya terealisasi 800 rumah, sementara target kita adalah 13 ribu unit rumah. Namun ini akan terus dikejar, karena minat untuk MBR lumayan tinggi jika dibandingkan dengan perumahan kelas menengah atas,” jelasnya.
Dia juga menuturkan, saat ini saja pengembang (developer) sudah banyak beralih untuk melakukan penjualan di kelompok MBR. “Ditengah perekonomian saat ini, dan saya mendengar pemberitaan akan kondisi komoditi perkebunan karet yang dinilai sulit untuk bangkit. Tentu pihak pengembang harus pintar-pintar memutar strategi,” ujarnya.
Selain itu, tambah Bengawan, dengan pemutaran strategi pengembang maka target pembangunan MBR akan terealisasi dengan cepat. Masih dikatakan Bengawan, tingginya minat masyarakat untuk kelompok rumah MBR diiringi dengan kemudahan sistem pengurusan kepemilikan atau proses pembelian yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Bahwa, kepengurusan kepemilikan rumah akan dilakukan dengan sistem satu pintu.
“Kemudahan untuk kepengurusan akan diperbaiki, sehingga masyarakat dapat menekan biaya kepengurusan juga. Selain itu, Pemerintah memberikan bantuan Down Payment (DP) 1 persen, suku bunga 5 persen, dan tenor sampai 20 tahun. Sebelumnya, hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja yang mendapatkan bantuan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Rp 4 juta, namun sekarang non PNS juga dapat dari pemerintah sejumlah Rp 4 juta,” terangnya lagi.
Diungkapkan Bengawan, saat ini juga untuk perumahan FLPP tidak hanya Bank Tabungan Negara (BTN) saja yang melayani (Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tetapi juga ada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dan Bank SumselBabel, juga ada Bank Mandiri tapi masih dalam proses.(nik)
No Responses