LUBKLINGGAU,-Sampai akhir tahun 2016, dana batuan partai politik (parpol) triwulan ke IV untuk DPC PPP Kota Lubuklinggau tidak bisa dicairkan. Pasalnya, sampai saat ini kisruh dualisme kepengurusan parpol di tubuh PPP belum juga berakhir.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kota Lubuklinggau, Edi Robiansah, menjelaskan bahwa perselisihan kepengurusan yang terjadi di tubuh PPP hingga saat ini belum ada putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. “Sesuai surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, Nomor 213/4222/PELPUM, tentang pencairan bantuan keuangan kepada parpol PPP baru bisa dicairkan bila sudah ada putusan tetap dari pegadilan,” ungkap Edi.
Menurut Edi, dana bantuan parpol PPP untuk triwulan satu, dua dan tiga sudah dicairkan, kepada kepengurusan yang ditetapkan Kemenkum HAM. Tetapi karena adanya persoalan internal partai terkait SK tersebut, dana bantuan parpol selanjutnya (triwulan ke IV) terpaksa ditunda.
“Bila hingga akhir Desember belum ada putusan pengadilan tetap terhadap perselisihan PPP, maka dana bantuan dikembalikan ke kas daerah,” katanya.
Sementara itu, Koordinator PPP Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, kubu Djan Faridz, M Taher, menyatakan tidak mempersoalkan dana bantuan parpol untuk PPP. Sebab, kedua kubu baik Djan Faridz maupun Romihurmuziy, sama-sama tidak mendapat dana bantuan tersebut.
“Kalau kedua-duanya tidak dapat Banpol, ya tidak perlu dipermasalahkan, kecuali bantuan itu diberikan kepada pihak sebelah (Kubu Romihumuziy), kami akan melayangkan protes,” pungkasnya.
Seperti diketahui, untuk membantu partai politik, pemerintah mengalokasikan dana miliaran rupiah, yang pembagiannya berdasarkan jumlah suara yang diterima. Dimana porsi pembagiannya adalah 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk keadministrasian partai.(yat)
No Responses