PALEMBANG- Untuk ketujuh kalinya, Pemerintah Kota Palembang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repubik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Selatan. Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Selatan, H Maman Abdurachman kepada Walikota Palembang H Harnojoyo dan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang H Mulyadi di Kantor BPK RI Sumatera Selatan, Senin (5/6/2017).
Opini WTP ini diberikan atas hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang tahun 2016. Harnojoyo menyambut raihan opini WTP ini dengan rasa syukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Palembang, atas kerjasamanya, sehingga meraih predikat WTP yang ke tujuh kali tahun ini. “Ini WTP yang ke tujuh kali berturut-turut, dan dari tujuh kali raihan WTP, hampir semuanya saya hadir dan terlibat. Dimulai saat saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palembang hingga sekarang sebagai Walikota,” ujar Harnojoyo.
Harnojoyo menambahkan, keberhasilan ini berkat kerjasama seluruh jajaran Pemerintah Kota Palembang, yang telah bekerja maksimal. “Namun, ini jangan sampai menjadikan Pemkot Palembang jumawa. Ini harus dijadikan motivasi untuk terus bekerja lebih baik lagi. Tetap bekerja dengan baik, dan jadikan sebagai semangat untuk selalu bekerja dengan baik,” imbaunya.
Sementara itu Kepala BPK perwakilan Sumsel, H. Maman Abdurahman mengucapkan selamat atas diraihnya opini WTP oleh Pemerintah Kota Palembang. “Selamat kepada Pemerintah Kota Palembang, ini membanggakan karena tahun ini merupakan yang ketujuh kalinya,” ucapnya.
Dijelaskan Maman Abdurahman, penilaian opini diberikan berdasarkan kepatuhan Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan yang ada. “Siang malam kami bekerja untuk merumuskan opini kewajaran dari setiap hasil laporan keuangan yang Pemerintah Daerah berikan, dan kami bekerja profesional, opini apapun yang didapat Pemerintah Daerah tersebut memang betul-betul dari hasil pemeriksaan kami,” tegasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang, M Hoyin menambahkan, untuk mendapatkan opini WTP tersebut tidak mudah. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Di Pemkot Palembang seperti, ini adalah hasil kerja bersama dalam penyusunan laporan keuangan. Bahkan, sekarang kita sedang berusaha untuk melakukan penyusunan aset Pemkot Palembang. Karena ini, termasuk salah satu penilaian. Jadi, pemkot sendiri sudah melakukan pendataan asset. Aset juga sudah ada yang disertifikasi paling tidak sudah memiliki surat penguasaan fisik,” tukasnya. (ika)
No Responses