Palembang,-
Kalau pemilu-pemilu sebelumnya, penyandang disabilitas masih belum mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu. Maka kedepan, realisasi dari TPS Akses yang dijanjikan KPU sangat ditunggu oleh kelompom difabel.
Demikian dikatakan, Penasihat Hak Azazi Penyandang Disabilitas AGENDA, Tolhas Damanik saat menjadi pembicara dalam pelatihan dan panduan media untuk pemberitaan pemilu akses, di Hotel Arista, belum lama ini.
Menurutnya, bahwa pemilu akses merupakan pemilu yang menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas dalam menjamin partisipasinya. “Penyandang disabilitas membutuhkan akses agar bisa mandiri. Karena yang tidak mampu tuh bukan orangnya, tapi aksesnya. Oleh sebab itu, kita sangat menunggu realisasi dari TPS akses yang dijanjikan KPU,” ujarnya.
Tolhas mengungkapkan, hak politik penyandang disabilitas itu adanya memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, memilih partai politik/individu, memperoleh aksesabilitas dalam pemilu.
Menanggapi usulan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Aspahani menyatakan siap memfasilitasi penyandang disabilitas untuk Pilkada serentak 2018, dengan membuat sistem pemilu akses dengan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas menyalurkan hak politik sebagai pemilih.
“KPU sudah melakukan kebutuhan disabilitas dalam proses memilih. Mulai dari identifikasi data pemilih, menyediakan alat bantu, diperkenankan pendampingan, rancangan TPS yang menyesuiakan dengan kebutuhan disabilitas. Kemudian sosialisasi bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih dengan baik, serta penggunaan bahasa isyarat untuk debat publik. Untuk sementara ini dulu yang bisa kita lakukan dan ini semua sudah disiapkan,” terang Aspahani.
Ia juga mengatakan, kalau anggaran sosialisasi untuk pemilu dipenuhi, maka semua pemilu aksesnya dapat dipenuhi juga. Namun, dari sekitar biaya sosialisasi yang dianggarkan KPU sumsel sebesar Rp80 miliaran, dipangkas dan tinggal 25% dari yang dianggarkan.
Aspahani mengakui kalau saat ini pihaknya telah bersinergi dengan NGO seperti AGENDA (General Election Network for Disability Acces), yang sudah berkecimpung dengan Pemilu akses. “KPU merespon dan serius untuk mengelolah, melayani, berbagai kalangan termasuk disabilitas. Kami sambut positif dan berusaha untuk memenuhi yang sudah menjadi tanggung jawab kami. Tapi, KPU juga sudah ada surat peraturan operasional yakni PKPU,” ujarnya.(del)
No Responses