MUARA ENIM - Para kontraktor di Muara Enim, meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar lelang proyek APBD Muara Enim 2017 dilakukan secara terbuka bebas. Soalnya sejumlah paket proyek yang telah dilelang, diduga ada ”permainan”.”Kami mendesak ULP agar lelang proyek tersebut dilakukan secara terbuka. Sehingga siapapun kontraktor yang ikut dalam lelang tersebut tidak bisa bermain,’ tegas Wakil Direktur CV Asondang, Solihin dan Direktur CV Agung Sanjaya, Edwar Tarumanegara dan Direktur CV Desman Adam Rani, Jumat (7/4).
Menurut mereka, seperti lelang 16 paket proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim yang telah ditayangkan secara online lewat media elektronik. Mereka menilai, penayangan 16 paket proyek tersebut ada indikasi kejanggalan. Kejanggalan yang mereka maksudkan yakni, pengumuman lelang pekat proyek tersebut melalui Layanan Pengadaan Sisitim Elektronik (LPSE) pada pukul 01.00 WIB dini hari Jumat (7/4).”Inilah yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ditayangkan pada dini hari dan memasuki akhir pekan pula, bukannya pada awal hari kerja,’ tegas mereka. Mereka juga meminta, agar lelang proyek tersebut dilakukan secara murni. Artinya Kelompok Kerja (Pokja) perwakilan dari masing masing SKPD pengelola proyek, tidak berperan aktif dalam pelaksanaan tender tersebut.
”Karena paket proyek itu dilelang oleh ULP, hendaknya para Pokja dari masing masing SKPD yang menangani proyek tersebut tidak terlibat terlalu jauh,” tegasnya. Sementara itu, Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Muara Enim, Holika, yang berhasil dikonfirmasi mengaku belum tahu masalah itu. “Saya lagi ada dinas di Jakarta, nanti saya cek paket proyek Dikbud yang telah diumumkan lelangnya tersebut,” jelasnya, Jumat (7/4). Dia juga sepakat dengan keinginan kontraktor agar lelang proyek tersebut dilakukan secara terbuka. ”Memang lelang proyek tersebut dilakukan secara terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD Muara Enim, Umam Fajri menilai banyak sekali pekerjaan proyek atau paket proyek yg terkesan dikerjakan asal asalan. ”Setiap kali saya turun langsung meninjau proyek proyek pemda Muara Enim maupun saya menerima laporan dari masyarakat yang berhubungan dengan jeleknya mutu pekerjaan para pemborong,” tegasnya.Ada jalan yang belum sampai satu tahun, lanjutnya, sudah rusak, gedung sekolah yang ambruk, keramiknya pecah pecah dan lainnya. Hal ini, lanjutnya, sudah sering disampaikannya kepadd dinas terkait, namun masih saja terjadi.
”Saya mencium ada hal yang tidak beres delam pelaksanaan proyek yg ada di Muara Enim ini. Hal ini dimulai dengan tidak terbukanya lelang proyek. Kalaupun kelihatan terbuka tetapi ada kesan pemenangnya sudah diarahkan, tentu hal ini sudah bisa dipastikan ada sesuatu dibelakang itu,” tegasnya. Sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi para pemborong diwajibkan menyetor fee proyek yang persentasenya cukup fantastis.Dia tidak menyebut siapa dan siapa pelakunya, karena ini bukan rahasia umum lagi. Tetapi hal ini agak sulit dibuktikan karena kehebatan oknum tersebut dalam permainan setor menyetor fee proyek. ”Maka tedak usah heran atau bisa dipastikan jika proyek yang dikerjakan,jauh dari standar mutu yang telah ditetapkan karena pemborong juga tidak ingin rugi dan salah satu jalan adalah mengurangi mutu. Yaaa hampir samalah dengan proyek e KTP,” tukasnya. (luk)
No Responses