MURATARA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Muratara (AP3M), Senin (25/7) melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Muratara, Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan penundaan proses pembangunan Akademik Komunitas Negeri (AKN) anggaran 2016.
Massapun mendesak Bupati untuk menunda proses pembangunan gedung AKN, mentelaah dan kajian ulang terkait perizinan AKN, mengalih fungsikan anggaran Rp 10 miliar dalam pembangunan gedung sekolah baru yang belum ada di ibukota Kabupaten atau dengan kata lain melakukan pembangunan skala prioritas terkhusus pada infrastruktur.
Selasnjutnya kepada Bupati, pengunjuk rasa mendesak memerintah melalui Kadisbud dan kepala ULP menarik kembali pelelangan gedung AKN dan kepada Bappeda untuk melakukan perencanaan yang terukur d sesuai dengan kemampuan daerah.
“Ya kita meminta kepada Bupati untuk melakukan penkajian ulang dalam pembangunan gedung AKN. Sebab pembangunan gedung AKN dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran saja dan ada baiknya dialihkan dengan pembangunan lain seperti penambahan sekolah serta pembangunan infrastruktur jalan, “sorak Wawan selaku Koordinator Aksi diikuti ratusan massa yang lain.
Menurutnya bedasarkan Permen Dikbud No 48 tahun 2013 dan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, AKN di Kabupaten Muratara masih belum memenuhi syarat secara mendasar berkenaan dengan infrastruktur yang ada di Muratara belum memadai. Seperti yang terjadi sekarang ibu Kota Kabupaten sendiri belum memiliki SMK, Madrasah Aliyah Negeri Modern (MAN) dan sekolah-sekolah yang bertarap internasional.
“Nah ini yang perlu kita perhatikan secara bersama, agar Sumber Daya Manusia (SDM) mampu bersaing dengan daerah lain, “katanya. Wawan menilai pembangunan gedung AKN hanya memberikan keuntungan kepada tikus-tikus berdasi yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa harus memikir peruntukkan.
“Jika masih saja dilanjutkan pembangunan gedung AKN pastinya menjadi biang korupsi, “jelasnya. Menanggapi tuntutan, massa Plt Sekda Muratara H Abdullah Matcik menyampaikan permohonan maaf kepada ratusan unjuk rasa karena Bupati tidak dapat hadir karena menghadiri undangan rapat paripurna dikantor DPRD Muratara.
“Untuk sementara ini semua tuntutan kita terima dan nantinya akan disampaikan dengan pak Bupati, agar bisa dipelajari seluruh tuntutan yang ada, “ujarnya dihadapan ratusan massa dan didampingi beberapa kepala SKPD. (lam)
No Responses