PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin, terus mengingatkan kepada seluruh stakeholder untuk mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dampak kabut asap yang terjadi di Sumsel.
Terlebih kepada Bupati yang pada 2015 lalu daerahnya mengalami Karhutla terbesar di Sumsel, serta kepada pemilik perusahaan yang dinilai tidak bertanggungjawab atas kebakaran lahan yang terjadi di lahan konservasi perkebunan milik mereka sendiri.
“Perusahaan selalu berdalih, bahwa api itu berasal dari luar. Tapi, mengapa 74 persen lahan yang terbakar terjadi di daerah konservasi perkebunan, berarti antisipasi dari perusahaan tidak mampu, berarti pemilik perusahaan bersalah. Kemudian, Bupati terkait dan pejabat-pejabat daerah harus bertindak langsung,” tegas Alex saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla di Griya Agung, akhir pekan lalu.
Alex menyebut, jumlah lahan yang terbakar pada tahun 2015 lalu adalah seluas 736.536 hektare dengan 57 persen adalah lahan gambut dan 74 persen berada di lahan konservasi atau lahan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan dan pertanian. Alex juga menyinggung perusahaan yang dinilai tidak bertanggung jawab atau dinilai tidak mampu melakukan pemadaman hingga melakukan pembiaran, walau daerah yang terbakar itu bukan berada di wilayah perkebunan tersebut seperti di wilayah sekitarnya.
Banyak dampak negatif yang dirasakan akibat becana ini, tidak hanya dari segi materi namun juga dari nonmateri. Dari segi perekonomian yang paling terasa adalah transportasi udara seperti banyak pesawat-pesawat tidak bisa terbang atau delay, karena jarak pandang yang terbatas. Selanjutnya dari segi kesehatan, banyak yang terkena ISPA (Inpeksi Saluran Pernafasan Akut), dari segi pendidikan juga terganggu yang membuat anak-anak tidak bisa sekolah.
“Jangan sampai musibah seperti tahun lalu terjadi kembali yang bahkan dampaknya sangat luar biasa hingga ke negara tetangga. Tahun lalu kita berusaha, bantuan dari pusat hingga daerah, dengan biaya yang luar biasa seharusnya kita mampu untuk itu. Tidak boleh terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak hingga ke negara luar,” kata Alex.
Kendati demikian, adapun rencana yang akan dilakukan pemerintah pada 2016 ini, antara lain, deteksi dini melaui pemantauan hotspot, pemanfaatan sistem peringatan dini dari BMKG, pembutan Perda pengendalian kebakaran hutan dan lahan, audit ketaatan perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan, penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan membangun 102 desa peduli api terpadu yang tersebar di empat kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, dan Ogan Ilir (OI).
Mengenai desa peduli api, Alex mengatakan, akan ada semacam penghargaan atau hadiah kepada kepala desa yang dinilai berhasil dalam melakukan program desa peduli api. Pemprov Sumsel akan memberikan pelatihan kepada penduduk desa, dari Kades hingga penduduk desa. Biayanya patungan dari ABPN pusat, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan ada juga bantuan dari luar negeri yaitu dari Norwegia, Inggris, Belanda, dan akan ada bantuan dari Bank Dunia (World Bank).
“Mudah-mudahan 102 desa ini menjaga wilayahnya masing-masing. Insentif bisa dalam bentuk macam-macam, tapi akan kita usahakan jangan dalam bentuk uang, misalnya umroh, dibukakan lahan secara benar oleh perusahaan,” pungkas Alex.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula perwakilan Kodam II/Sriwijaya yang menyatakan kesiapannya untuk membantu dengan melakukan beberapa tindakan seperti melakukan pengamanan di perbatasan antara hutan dan wilayah konservasi. Seperti diungkapkan Kasdam II/Sriwijaya, Bigjend TNI Komarudin Simanjuntak, pihaknya akan membuat pos-pos patroli dan pengamanan di perusahaan dan perbatasan hutan.
“Pada 2015 lalu ada suatu kelompak di desa di wilayah Muba yang melakukan pembalakan liar yang tidak terkontrol yang memanfaatkan asap itu untuk mengcover (bersembunyi, red) dari pantauan petugas,” tegasnya.(ety)
No Responses