Palembang.-
Kebijakan pemerintah dengan mencabut subsidi listrik 900 VA, per 1 Mei lalu mengundang gejolak di masyarakat. Bahkan, wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A Hafizh Thohir memberikan kritikan tajam terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat dan sangat memberatkan tersebut.
Menurut politisi PAN ini, sekarang bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mencabut semua subsidi yang ada di masyarakat, mulai dari BBM, hingga TDL khusus untuk pengguna 900 VA. ”Nah, kalau rakyat miskin sudah tidak ada lagi, barulah pemerintah bisa mencabut subsidi listrik. Kalau sekarang, jumlah rakyat miskin di Indonesia masih banyak,” kata Hafisz.
Dikatakan Hafisz, saat ini jumlah penduduk miskin di tanah air mencapai 29 juta orang, sedangkan penduduk yang penghasilannya Rp 1,2 juta perbulan sebanyak 72 juta orang. Dengan pendapatan sebesar itu, mereka masih membutuhkan bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi.
“Dengan dicabutnya subsidi tersebut maka harga listrik akan sangat tinggi sehingga menjadi beban bagi rakyat rakyat miskin serta rakyat pra sejahtera,” ungkapnya.
“Inilah PR besar pemerintah bagaimana harga listrik harus dapat tercapai oleh daya beli rakyat sekelas mereka,” sambungnya.
Lagi pula, lanjut Hafis, dalam UUD 45 jelas disebutkan kalau rakyat tak mampu dipelihara oleh negara. Nah, subsidi merupakan salah satu implementasi tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya.(del)
No Responses