BANYUASIN - Aksi unjuk rasa puluhan pemuda tergabung dalam Forum Penyelamat Banyuasin (FPB) saat Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM, melakukan pelantikan pejabat eselon II, terbilang menarik karena baru pertama kali kejadian sejak Kabupaten Banyuasin memisahkan diri dari Kabupaten induk Musi Banyuasin (Muba).
Indra warga Kecamatan Talang Kelapa, mengatakan, kejadian unjuk rasa di rumah dinas Bupati terbilang unik, karena baru pertama kali pelantikan pejabat di warnai unjuk rasa.
“ Biasonyo kalau dengar demo, pasti persoalan lain seperti persoalan Korupsi atau sengketa lahan perkebunan, na kali ini menjelang akhir tahun 2018, demo soal pelantikan,” Kata Indra.
Terlebih, kata Indra, sepanjang sejarah Kabupaten berdiri, baru kali ini kejadian demo soal pelantikan pejabat,” pecah rekor untuk Kabupaten Banyuasin,” ujarnya.
Informasi dihimpun puluhan masa FPB mendesak Bupati Banyuasin SA Supriono membatalkan 5 kepala dinas/badan yang dilantik. Alasannya, 5 orang yang dilantik tidak mengikuti proses lelang jabatan. Bahkan beberapa pejabat yang dilantik diduga masih dalam proses penindakan KPK atas kasus OTT Yan Anton Ferdian,” tegas Edi Hayun selaku Koordinator Aksi.
Lima kepala OPD yakini Zulkifli Idrus, Bambang Wirawan, Noor Yosept Zaath, Senen Har dan Athony Liando. Dengan dilantiknya kelima pejabat ini mereka menilai kepemimpinan Bupati Banyuasin SA Supriono bisa dikatakan gagal. “Sebab berdasarkan investigasi kami, Sekda Banyuasin melakukan tekanan kepada BKD agar pelaktikan bisa dilakukan.
Sementara Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM, melalui Plt Kadis Kominfo Erwin Ibrahim mengatakan, itu merupakan dinamika demokrasi, dan hak setiap negara untuk menyampaikan pendapat.
“ Masyarakat berhak menyampaikan pendapat, jadi sah saja. Selagi mereka mengedepankan keamanan dan tidak anarkis,” singkatnya (her)
No Responses