LAHAT - Ribuan perangkat desa dari 360 desa di 24 kecamatan di Kabupaten Lahat, sedikit bernapas lega, setelah mendatangi Kantor Bupati Lahat, Selasa (19/12).
Pembayaran penghasilan tetap (siltap), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana pilkades serentak beberapa waktu lalu, tertunda lantaran kas daerah kosong. Penyebabnya transfer dana pusat belum ada.
“Setelah kami datang kesini, tentu masalahnya sudah jelas. Karena selama ini kami didesak perangkat kami,” tegas Ketua Forum
Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Kikim Tengah, juga Kades Kepala Siring, Kecamatan Kikim Tengah, Adam Malik. Total dana yang pembayarannya ditundak kepada perangkat desa inu mencapai Rp 57.476.757.000.
Dana itu meliputi, siltap triwulan 3 Rp 13.149.000.000, ADD triwulan 3 Rp 13.625.000.000, siltap triwulan 4 Rp 13.149.000.000, ADD triwulan 4 Rp 12.678.300.000, DBH Rp 3.755.457.000, dan dana pilkades Rp 1.120.000.000.
“Kendala utama untuk posisi keuangan kita, kas masih kosong,” kata Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lahat, Niel Aldrin, saat menerima perwakilan perangkat desa.
Usulan permintaan pembayaran sudah diterima BKD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, dana transfer dari pusat belum masuk. Penyebabnya, dana transfer triwulan 4 ditunda pembayaran, karena digunakan untuk hutang kurang bayar tahun 2016.
“Bukan sengaja keadaan ini, karena kondisi dari pusat,” jelasnya. Setelah menerima penjelasan langsung dari Pemkab Lahat, ribuan massa yang memadati halaman Kantor Bupati Lahat, akhirnya membubarkan diri. (rif)
No Responses