Pangkalan Balai – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) menurunkan tim untuk memonitoring kelengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terhadap satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banyuasin. Tim berada di sejak Rabu 7 Meret 2018 lalu
Dua orang tim tersebut berasal dari Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sub Bidang Kurikulum didampingi oleh staf Sekretarian Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Periwisata (Disdikporapar) Kabupaten Banyuasin. Dalam dua hari terakhir, tim sudah memonitor SD di enam kecamatan.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Disdikporapar Nopran Spd. MSi melalui Kepala Tata Usaha, Zazilih MSi mengakui bahwa keberadaan tim sudah melakukan monitoring SPM satuan pendidikan SD di enam kecamatan, yakni di Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Suak tapeh, Kecamatan Betung dan Kecamatan Pulau Rimau. “Tugas tim Kemdikbud RI hanya memonitoring, sejauh mana kelengkapan SPM khusus sekolah dasar di wilayah perairan maupun di wilayah daratan di Kabupaten Banyuasin, nanti akan diajdikan acuan untuk penyaluran bantuan berupa anggaran Pendapatan Belanja Negara ke Kabupaten Banyuasin, “ ujar dia.
Sementara Tim Sibbid Sarana Prasarana Kemendikbud Ardian mengakui, bahwa SPM untuk di wilayah daratan sudah mengarah pada tingkat mutu pendidikan, sedangkan di wilayah perairan masih tingkat pelayanan. Sama halnya dengan penilaian Sub Bidang Kurikulum menyatakan hal yang sama.
Menurut Ardian, dalam menentukan standar pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah/madrasah, terdapat beberapa Indikator SPM apakah telah terpenuhi ataupun belum memenuhi. SPM juga merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran perencanaan pencapaian target masing-masing daerah sesuai dengan standar tehnik yang ditetapkan. Artinya, SPM menjadi acuan pelimpahan bantuan anggaran dari pusat ke daerah, jelasnya.
Sebab indicator pencapaian (IP) SPM selengkapnya berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013. Untuk di kabupaten/kota mencakup 2 kelompok pelayanan yaitu: pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota. pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan, ungkapnya.
Pelayanan SPM sebagai langkah bagi satuan pendidikan untuk menuju ke tarap Standar Nasional Pendidikan (SNP), artinya delapan standar nasional tertuang dalam SNP sudah terpenuhi baik di kabupaten maupun kota. “Diharapkan indikator tertuang dalam SPM ke depannya sudah terpenuhi, sehingga meningkat kearah SNP,” pungkasnya. (muk)
No Responses