BATURAJA - Aksi boikot yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) dengan cara “menyegel” kantornya sendiri, terkait kesalahpahaman soal pembayaran gaji dengan pihak Bank SumselBabel, bisa menjadi blunder, khususnya terhadap anggota DPRD dari Partai NasDem. Sebab, kesalahpahaman soal pembayaran gaji itu diduga terkait dengan pinjaman uang anggota DPRD kepada bank SumselBabel yang menggunakan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai anggota dewan.
Nah, di Partai NasDem sendiri, informasinya ada aturan yang melarang kadernya yang duduk di kursi legislatif “menggadaikan” SK itu ke bank. Dikutip dari sejumlah situs berita di internet, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh pernah mengultimatum seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota terpilih untuk tidak menggadaikan SK itu. Jika berani menggadaikan SK pengangkatan, NasDem akan memberikan sanksi tegas.
Bahkan, Surya mengaku, tidak segan-segan memecat anggota DPRD terpilih dari Partai NasDem yang kedapatan menggadaikan SK pengangkatannya kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. “Jika ada (yang menggadaikan SK) kita panggil yang bersangkutan. Kita selesaikan, kita pecat,” tegasnya usai menutup acara sekolah legislator anggota DPRD provinsi dan kota di Jakarta September 2014 lalu, seperti dikutip dari situs Rakyat Merdeka Online.
Sementara itu, pantauan Koran ini beberapawaktu lalu, aksi penyegelan gedung DPRD Baturaja itu juga diikuti salah satu anggota dari tiga DPRD dari Partai Nasdem berinisial Ik.
Hanya saja, kemarin (9/6), Koran ini belum bisa mendapat konfirmasi apakah Ik ikut meminjam uang di Bank SumselBabel dengan menjaminkan SK pengangkatannya atau tidak. Pihak Bank SumselBabel beserta instansi terkait dengan DPRD Baturaja, juga tidak bersedia memberikan data nama-nama anggota dewan yang menggadaikan SK nya.
Ditempat terpisah, Ketua DPC Partai Nasdem OKU Muslimin SAg yang berhasil dikonfirmasi, mengakui jika memang pernah ada penegasan dari ketua Umum Partai Nasdem, yang melarang anggota DPRD dari Partainya untuk menggadaikan SK. “Memang ada aturan seperti itu. Sanksinya bisa dipecat,” ungkap Muslimin.
Kendati demikian lanjut Muslimin, secara pribadi, ia tidak tahu apa duduk persoalan terkait penyegelan yang diikuti anggota DPRD dari Partai Nasdem itu, termasuk apakah yang bersangkutan ikut menjaminkan SK pengangkatannya ke bank. “Jika terbukti nanti persoalan ini akan dicross cek oleh DPW Partai Nasdem Sumsel,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumsel H Syahrial Oesman, saat dihubungi koran ini semalam membenarkan kalau Ketua Umum DPP NasDem telah melarang anggota dewan dari NasDem menggadaikan SKnya. “Pak Suryapaloh memang pernah mengatakan demikian,” ujar Syahrial.
Meskipun demikian, hingga kemarin , mantan Gubernur Sumsel itu tidak mengetahui mengenai adanya anggota dewan dari NasDem yang tidak mematuhi pernyataan Ketum-nya. “Mengenai itu, saya tidak tahu dan sampai saat ini saya belum pernah menerima laporan mengenai hal itu (dewan asal NasDem yang gadaikan SK, red). Kita lihat saja nanti, kalau memang ada akan kita laporkan ke DPP,” ujar Syahrial.
Nanti, lanjutnya, DPP-lah yang akan menentukan sanksi apa yang diberikan. Yang jelas sampai saat ini dirinya belum mengetahui masalah tersebut. Disinggung soal rencana untuk pemanggilan dewan yang diduga menggadaikan SK, Syahrial juga mengaku belum membahasnya.
Sekretaris DPW Partai NasDem Sumsel, Suparman Roman yang dihubungi terpisah juga mengaku belum mengetahui adanya anggota DPRD dari partai NasDem yang diduga menggadaikan SK-nya. Dia mengaku akan mengkaji dan mencari kebenarannya. ”Masalah ini tentu akan kita kaji lagi, karena pemberitaan secara formal belum diterima, termasuk laporan dari fraksi,” ujarnya.
Yang jelas, lanjut Suparman, pihaknya akan menjalankan apa yang diamanahkan Ketum, termasuk soal larangan bagi anggota dewan untuk menggadaikan SKnya. ”Kita akan menjalankan amanah DPP. Tetapi disisi lain, kita juga harus lihat realisasi kondisi dilapangan terhadap anggota kita. Jadi untuk masalah ini, kami perlu melakukan cek dilapangan dan pengkajian yang mendalam,” sebutnya.
#Buka Paksa Gedung DPRD OKU
Sementara itu, aksi boikot dilakukan segelintir anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) yang protes terhadap manageman Bank SumselBabel cabang setempat, ternyata direspon dingin Ketua DPRD OKU Drs Johan Anuar SH MM.
Mengingat aksi boikot dilakukan dengan cara menggembok dan menyegel paksa gedung wakil rakyat tersebut, dilakukan atas nama pribadi, serta dinilai menghambat tugas para elite politik di daerah itu. Makanya Johan dengan tegas meminta agar Satpol PP segera membongkar paksa gembok dan segel tersebut.
“Ini cuma salah faham saja antara dewan dan pihak Bank SumselBabel. Nanti saya akan pertemukan kedua belah pihak agar berunding. Namun jangan gara-gara ada masalah pribadi, hal itu menghambat tugas kami sebagai wakil rakyat. Apapun alasannya tidak dibenarkan kalau kantor DPRD OKU disegel seperti ini,” tegas Johan, saat mendampingi ratusan anggota Satpol PP OKU yang diminta membuka paksa penyegelan tersebut, kemarin (09/06), sekitar pukul 09.30 WIB.
Johan mengatakan, pihaknya saat ini sedang sibuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan ditargetkan dalam beberapa hari kedepan pembahasan itu harus sudah rampung. “Pembahasan itu harus segera diselesaikan. Tidak boleh ditunda. Kalau aksi boikot ini tidak dihentikan, maka kawan-kawan yang lain pasti tidak bisa bekerja,” katanya.
Sementara Sekretaris DPRD OKU Herizal, didampingi Kabag Persidangan Alfarizi, mengimbau kepada seluruh stafnya agar kembali bekerja seperti biasa. “Jangan takut. Inikan persoalan pribadi antara segelintir dewan dengan pihak managemen Bank SumselBabel cabang OKU. Alhamdulilah unsur pimpinan dan Bapak Bupati sudah turun tangan, untuk memediasi kedua belah pihak. Mudah-mudahan ke depan tak ada masalah lagi,” tegas Herizal. (len/del)
Keterangan foto: Kasat Pol PP OKU Agus Salim SSos, saat memimpin personelnya membuka paksa segel, dan gembok di gedung DPRD OKU. (Foto eko/Palembang pos)
No Responses