JAKABARING - Puluhan para juru parkir di Kota Palembang, Senin (24/7/2017) melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Kota Palembang. Kedatangan para juru parker sekitar pukul 10.00 WIB, itu bertepatan dengan akan diadakannya sidang Paripurna DPRD Palembang yang mengaggendakan jawaban Wako terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Palembang.
Akibat kedatangan itu, sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Palembang dibantu beberapa aparat kepolisian dari Polresta Palembang sempat menutup pintu masuk ke Halaman gedung dewan. Akibatnya, para pengunjuk rasa hanya melakukan aksi dan berorasi di depan pagar utama gedung DPRD Palembang.
Kedatangan para pengunjuk rasa tersebut menuntut penolakan swastanisasi pengelolahan parkir atau penerapan parkir online di Kota Palembang karena penerapan membuat juru parkir terutama di titik lokasi penerapan parkir online tersingkir dan tak terpakai. “Jadi akibat penerapan parkir online ini, banyak juru parkir terbuang dan tak terpakai. Bayangkan saja, para juru parkir rugi dan tak bisa lagi mencari nafkah,” ujar Alex Pandawa Lima, selaku koordinator sekaligus Ketua Yayasan Keluarga Juru Parkir Kota Palembang, disela-sela memimpin aksi massa.
Dikatakan Alex, dalam operasinya, para juru parkir mendapatkan uang dari bekerja dari Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu lebih. “Itulah kira-kira setoran kami perhari namun sejak penerapan parkir online, kami tak bisa lagi mendapatkan uang. Bagaimana jadinya keluarga kami, jika kami tak bisa lagi bekerja. Untuk itulah kami menolak tegas swastanisasi pengelolaan parkir ini,” tegas Alex.
Tak hanya itu, Alex juga menambahkan, pihaknya mengusulkan agar setoran hasil parkir langsung disetorkan secara online ke bank yang ditunjuk pemerintah. “Ini untuk mencegah setoran dan pungutan liar jadi retribusi parkir benar-benar masuk ke PAD Pemkot Palembang,” tandas Alex.
Tak lama setelah berorasi, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima pimpinan dewan di ruang Badan Musyawarah (Banmus). Setelah mendengarkan keluh kesah dan tuntutan para perwakilan pengunjuk rasa, pimpinan dewan yang dipimpin langsung Ketua DRD Kota Palembang, H Darmawan yang didampingi Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan, selaku komisi terkait menyatakan, siap menampung dan mendukung tuntutan para juru parkir. “Termasuk tuntutan soal setoran langsung ke bank tentu kita dukung dan akan kita bahas secara mendalam kedepan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan menambahkan, pihaknya akan memfasilitas pertemuan kembali antara perwakilan juru parkir dan pihak Pemkot melalui dinas terkait.
“Ini semua untuk mencari solusi yang terbaik,” tandas Chandra. Sedangkan Wako Palembang, H Harnojoyo saat dimintai tanggapan soal tuntutan para juru parkir, pihaknya akan menampung dan membahas persoalan parkir online secara mendalam untuk mencari win-win solution. “Akan kita bahas lagi dengan mengakomodir semua pihak,” pungkas Harno. (rob)
No Responses