Palembang- Ada suasana berbeda di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang. Jika biasanya di kantor pemerintahan tidak ada gate parking, maka di kantor Disdik yang berada di Jl Pramuka, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar ini, sudah memakai gate parking khusus. Dengan menggandeng pihak ketiga, tarif parker yang ditentukan diatas ketentuan Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi parkir. Dimana, gate parking yang dikelola oleh Smart Parking tersebut, menerapkan tarif parkir untuk motor Rp2.000 dan mobil Rp4.000. Padahal, jika mengacu pada Perda, pungutan tarif parkir hanya Rp1.000 untuk motor dan mobil Rp4.000.
Menyikapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sulaiman Amin mengungkapkan, sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur baik Perda maupun Peraturan Walikota (Perwali) terkait penerapan retribusi parkir untuk kantor pemerintahan.
“Sampai sekarang tidak ada aturan yang mengatur, kantor pemerintahan boleh mengambil retribusi parkir,” ujarnya.
Sulaiman menjelaskan, berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2014, secara jelas yang dipungut retribusi itu adalah untuk parkir tepian jalan. Kalaupun ada yang disediakan pada fasilitas pemerintah, seperti dikantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu untuk pelayanan.
“Seharusnya tidak dipungut parkir. Karena sampai sekarang tidak ada aturan kantor pemerintah diperbolehkan memungut retribusi parkir ataupun pajak,” tegasnya.
Sulaiman menegaskan, setiap OPD memang menyediakan fasilitas parkir. Tapi, ini lebih kepada untuk melayani masyarakat yang akan berurusan di pelayanan yang diberikan Pemkot Palembang. “Kalau itu masuk pajak, harus ada dasar hukumnya yang mengatur terkait pungutan yang dilakukan. Tidak ada alasan apapun, karena fasilitas pemerintah seperti lahan parkir di kantor pemerintahan, tidak boleh melakukan pungutan. Jikapun ada yang melakukan, harus ada dasar hukumnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan, penerapan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga, merupakan upaya pihaknya dalam menertibkan parkir-parkir liar yang tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. “Kita pakai itu agar tertib, selain itu ini upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang,” jelasnya.
Terkait dengan aturan yang diterapkan, Zulinto menyampaikan, gate parking yang diterapkannya melalui pihak ketiga tersebut, masuk dalam pajak daerah. Dimana, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dishub untuk pengelolaannya.
“Kita sudah sampaikan ke Dishub dan pihak terkait, uangnya silakan setorkan. Dan ini saya imbau kepada seluruh pejabat, kita harus mentaati itu,” ucapnya.
Menurut Zulinto, dengan adanya parkir yang dikelola oleh pihak ketiga itu, merupakan upaya Disdik memberikan sumbangsih PAD. Karena, hanya melalui pajak parkir yang diterapkan dikantornya, dapat menjadi satu-satunya sumber PAD bagi kas Pemkot Palembang. “Sekarang inilah satu-satunya sumber PAD kita tidak ada yang lain. Karena, tempat-tempat aula kita sudah diambil semua oleh Provinsi,” tandasnya.
Sementara Kadishub Kota Palembang, Kurniawan mengaku, belum ada koordinasi terkait dari Disdik Palembang terkait penyetoran retribusi parkir. “Sampai sekarang belum ada koordinasinya,” kata Kurniawan.(ika)
No Responses