PALEMBANG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Selatan, Senin (2/5) sekitar pukul 14.00 WIB, mendatangi Kantor Pemprov Sumsel. Kedatangan mereka kali ini adalah untuk meminta kepada Pemprov Sumsel supaya melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Sumsel.
Menurut Koordinator Aksi, Khoirunnas, pendidikan merupakan bagian yang tidak terlepas dari tujuan Negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, jelaslah sudah pendidikan menjadi poin terpenting setelah pertahanan dan keamanan Negara.
“Poin penting selanjutnya ialah mencerdaskan kehidupan. Makna kehidupan disini bukan hanya merujuk pada individu, tetapi juga interaksi serta sistem pendidikan yang berlaku, harus cerdas secara total,” ungkap Khoirunnas kepada awak media disela-sela aksi.
Pada kesempatan tersebut, para pengunjuk rasa juga menyampaikan bahwa BEM se-Sumsel turun untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Peringatan ini merupakan momentum untuk merefleksikan dan memberitahukan terkait problematika di ranah pendidikan khususnya di Sumsel.
“Temuan-temuan terkait permasalahan pendidikan seakan tak mampu lagi membuat kami hanya untuk berdiam diri. Pada kesempatan ini juga kami meminta dan menyampaikan hal-hal pokok yang menjadi sorotan terkait permasalahan di bidang pendidikan Sumsel,” lanjut dia.
Adapun menjadi tuntutan para mahasiswa ini, yakni, meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah di Sumsel, perjelas dan pertegas penggunaan kurikulum pendidikan di sekolah, tingkatkan kesejahteraan dan pengawasan kinerja tenaga pendidik, berantas mafia di ranah pendidikan Sumsel, serta optimalkan peran media untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo, yang menemui para pengunjuk rasa mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung langkah para mahasiswa yang menggelar aksi damai. Akan tetapi, apa yang menjadi pokok persoalan unjuk rasa seharusnya berdasarkan kewenangan Gubernur Sumsel.
“Kalau untuk peningkatan kualitas pendidikan di setiap daerah di Sumsel itu merupakan tanggung jawab Bupati dan Walikota, ini sudah sesuai dengan amanat Undang-undang. Kemudian, soal kurikulum juga itu merupakan kewenangan Menteri. Untuk kesejahteraan guru, pemerintah sudah mengeluarkan program sertifikasi bagi guru,” papar Widodo.
Kemudian, terkait pemberantasan mafia pendidikan di Sumsel, Widodo memerintahkan kepada semua pihak untuk melaporkan kepada dirinya apabila memang benar-benar terjadi tindakan yang demikian.
“Sebenarnya Pemprov Sumsel telah melakukan banyak hal untuk dunia pendidikan, salah satunya soal Program Sekolah Gratis. Bahkan, Sumsel yang pertama kali menggulirkan program ini, ditambah lagi saat ini Pemprov Sumsel tengah menggelar Kuliah Gratis. Jadi, sudah sangat luar biasa apa yang diberikan Pemprov Sumsel,” katanya lagi.(ety)
No Responses